Pemerintah Diminta Tak Tebar Janji soal Pekerja Anak
Yohannie Linggasari | CNN Indonesia
Senin, 01 Jun 2015 19:42 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah diminta untuk tidak setengah hati jika berencana menghapus pekerja anak di Indonesia hingga 2020. Pemerintah mesti memiliki dana pendidikan yang memadai untuk mengurangi jumlah pekerja anak secara perlahan-lahan.
Ketua dan Pendiri Yayasan Rumah Kita, Herman Nugraha (43), mengatakan pemerintah seringkali menawarkan janji manis kepada pihak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tanpa ada realisasi nyata.
"Pemerintah pada awalnya kerap menawarkan sejumlah bantuan berupa dana pendidikan ke LSM. Namun, bantuan tersebut tidak tuntas," kata Herman ditemui di Gedung Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan, Senin (1/6). (Baca Juga: Menteri Hanif Minta Pemda Ikut Hapuskan Pekerja Anak)
Berdasarkan data terpadu yang dikeluarkan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2TK) dari Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) pada 2012 menyebutkan ada 177.374 anak yang tidak bersekolah serta bekerja di sektor pertanian, perikanan, perdagangan, jasa, dan lainnya.
Akibat tidak terealisasikan, kata Herman, LSM kemudian harus mati-matian mencari sendiri dana untuk membiayai sekolah anak-anak yang masih bekerja, seperti misalnya anak jalanan. (Lihat Juga: Kemenaker: Pekerja Anak di Desa Lebih Banyak dari di Kota)
"Menurut saya, pemerintah masih kurang maksimal memberikan bantuan pendidikan agar pekerja anak kembali bersekolah. Setidaknya, kalau mau kasih bantuan, pemerintah harus pastikan anak itu lulus SMA, " katanya.
Hal senada diungkapkan oleh Muhamad Ridwan (15), seorang anak yang pernah bekerja sebagai pedagang jajanan di Cirebon dan pengamen di ibukota. Ia merasa lebih banyak mendapatkan manfaat dari LSM, bukan pemerintah.
"Padahal, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa anak-anak terlantar adalah tanggung jawab pemerintah, bukan LSM," kata Ridwan. (Lihat Juga: Kemenaker Sebut 400 Ribu Anak Bekerja di Lingkungan Buruk)
Karenanya, ia berharap pemerintah dapat lebih proaktif dalam menjamin pendidikan bagi anak-anak terlantar. "Bagaimanapun, kami adalah generasi yang akan menggantikan mereka (pemerintah)," ujar Ridwan.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengatakan pihaknya berencana menghapuskan pekerja anak di Indonesia pada 2022. Sebanyak 1,7 juta anak yang masih bekerja akan ditarik perlahan dan dikembalikan ke lingkungan sekolah.
"Pekerja anak timbul karena faktor ekonomi. Mereka kerap putus sekolah demi membantu mencari nafkah untuk keluarganya," kata Hanif saat ditemui di Gedung Kementerian Ketenagakerjaan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin (1/6). (utd)
Ketua dan Pendiri Yayasan Rumah Kita, Herman Nugraha (43), mengatakan pemerintah seringkali menawarkan janji manis kepada pihak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tanpa ada realisasi nyata.
"Pemerintah pada awalnya kerap menawarkan sejumlah bantuan berupa dana pendidikan ke LSM. Namun, bantuan tersebut tidak tuntas," kata Herman ditemui di Gedung Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan, Senin (1/6). (Baca Juga: Menteri Hanif Minta Pemda Ikut Hapuskan Pekerja Anak)
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Akibat tidak terealisasikan, kata Herman, LSM kemudian harus mati-matian mencari sendiri dana untuk membiayai sekolah anak-anak yang masih bekerja, seperti misalnya anak jalanan. (Lihat Juga: Kemenaker: Pekerja Anak di Desa Lebih Banyak dari di Kota)
Hal senada diungkapkan oleh Muhamad Ridwan (15), seorang anak yang pernah bekerja sebagai pedagang jajanan di Cirebon dan pengamen di ibukota. Ia merasa lebih banyak mendapatkan manfaat dari LSM, bukan pemerintah.
"Padahal, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa anak-anak terlantar adalah tanggung jawab pemerintah, bukan LSM," kata Ridwan. (Lihat Juga: Kemenaker Sebut 400 Ribu Anak Bekerja di Lingkungan Buruk)
Karenanya, ia berharap pemerintah dapat lebih proaktif dalam menjamin pendidikan bagi anak-anak terlantar. "Bagaimanapun, kami adalah generasi yang akan menggantikan mereka (pemerintah)," ujar Ridwan.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengatakan pihaknya berencana menghapuskan pekerja anak di Indonesia pada 2022. Sebanyak 1,7 juta anak yang masih bekerja akan ditarik perlahan dan dikembalikan ke lingkungan sekolah.
"Pekerja anak timbul karena faktor ekonomi. Mereka kerap putus sekolah demi membantu mencari nafkah untuk keluarganya," kata Hanif saat ditemui di Gedung Kementerian Ketenagakerjaan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin (1/6). (utd)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK