Ahok dan Djarot Bahas Reformasi Kepulauan Seribu

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama beserta wakilnya Djarot Saiful Hidayat mengadakan pertemuan singkat di Balai Kota DKI Jakarta pada Rabu (3/6) pagi ini.

Dalam pertemuan singkat itu, orang nomor satu dan dua di Jakarta itu diketahui membahas permasalahan reformasi birokrasi yang akan dan sedang dilakukan di wilayah Kepulauan Seribu. Banyaknya pegawai negeri sipil dari Pemprov DKI Jakarta yang berada di Kepulauan Seribu menjadi bahan pembicaraan Ahok, sapaan Basuki, dan Djarot tadi.

"Kalau mau jujur itu pegawai (di Kepulauan Seribu) banyak ambil di Jakarta daripada di sana. Itu perlu dievaluasi betul untuk efisiensi dan efekifitas tatanan birokrasi yang ada di sana. Jadi nanti kita evaluasi betul, total nanti," ujar Djarot saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta.

Pilihan Redaksi Ahok Peringatkan Wagub Djarot Soal Koordinasi Ahok: Gaji Supir TransJakarta akan Naik Hingga 3 Kali Lipat Mulut Ahok Harimau Ahok Ahok Tegaskan Tak Berpolemik dengan Djarot

Djarot juga mengatakan bahwa ia dan Ahok tidak membicarakan masalah keberadaan Pesta Rakyat Jakarta (PRJ) 2015 di Senayan sama sekali dalam pertemuan singkat mereka pagi tadi. Menurut Djarot, permasalahan terkait keberadaan PRJ 2015 di Senayan sudah selesai dan tidak lagi menimbulkan masalah baru bagi dirinya dan Ahok.

"Nggak (dibicarakan) sudah, sudah selesai. Orang kita hanya salah komunikasi saja. Tidak ada masalah lagi," kata Djarot.

Ahok diketahui sempat menegur Djarot karena dirinya dianggap memberi izin penyelenggaraaan PRJ 2015 di Senayan tanpa sepengetahuan dirinya. Namun, Djarot menyangkal bahwa dirinya telah memberi izin penyelenggaraan PRJ di Senayan itu.

"Wakil Gubernur ini bukan pasangan loh untuk kasus Pak Djarot. Saya yang melantik. Jadi, Wakil Gubernur kasus DKI sekarang lewat undang-undang, Perppu. Dia itu tidak beda dengan deputi sebetulnya," ujar Ahok pada Senin (1/6) lalu.

"Jelas (Ahok mengetahui penyelenggaraan PRJ Senayan 2015) karena tembusannya pasti ke Pak Gubernur, dan itu menggunakan lahan Sekretariat Negara. Senayan itu wilayah Sekretariat Negara, mungkin dia sewa di Setneg. Makanya, kami memberikan dukungan penuh, bukan memberi izin," kata Djarot di hari yang sama. (pit)