Tedjo: TNI Tetap Solid Meski Panglima Bukan dari AU
Abraham Utama | CNN Indonesia
Selasa, 09 Jun 2015 16:05 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijanto menyatakan, TNI tidak akan diterpa kisruh internal jika pada akhirnya Presiden Joko Widodo tidak mengangkat Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Agus Supriatna menjadi panglima TNI.
"TNI itu adalah organisasi dan memiliki prajurit yang loyal dan solid. Mereka tidak akan mempersalahkan hal itu. Sekali presiden mengambil keputusan, semua akan ikut apa keputusan presiden," ujarnya di Jakarta, Selasa (8/6).
Tedjo menuturkan, pengangkatan panglima TNI dari matra yang berbeda setiap periode merupakan konsensus tidak tertulis. Namun, menurutnya, aturan yang juga tertuang pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI itu tapi tidak wajib ditaati Presiden.
Ditemui pada kesempatan yang sama, Panglima TNI Jenderal Moeldoko enggan mengomentari isu suksesi di lembaganya. Ia memaparkan, untuk mengangkat perwira tinggi TNI menjadi panglima, Presiden mempunyai standar dan indikator yang pasti.
"Masalah bagaimana mengartikannya, itu sepenuhnya ditangan presiden. Panglima TNI jangan komentari itu, nanti presiden terganggu," ucapnya.
Untuk membantu Presiden mencari pengganti dirinya, Moeldoko berkata akan memberikan penilaian dari sudut pandang tanggung jawab, kepemimpinan, integritas dan loyalitas. "Dasar itu kami berikan kepada Bapak Presiden," katanya.
Akhir pekan lalu, mantan KSAU Marsekal Purnawirawan Chappy Hakim mencium aroma tidak sedap dalam proses suksesi kepemimpinan di internal TNI. Ia berkata, selama ini angkatan udara kerap dijadikan anak tiri.
"Panglima TNI nggak usah kasih kesempatan dari AU, mending bubarin aja sekalian," ciut Chappy melalui akun Twitter pribadinya, @chappyhakim, Sabtu pekan lalu.
Kemarahan Chappy tersebut tersulut akibat kebijakan TNI menjadikan Landasan Udara Halim Perdanakusuma sebagai bandar udara komersial. Terakhir ia pun mendengar pergantian pimpinan di Korps Pasukan Khas Angkatan Udara.
Pasukan khusus matra udara itu kabarnya akan dipimpin perwira TNI yang berasal dari Korps Marinir TNI Angkatan Laut.
"SHIA Paskhasau, konon diganti Marinir. Halim prioritas untuk penerbangan komersial. Panglima TNI belum tentu AU. Bubarin aja sekalian AU," katanya. (pit)
"TNI itu adalah organisasi dan memiliki prajurit yang loyal dan solid. Mereka tidak akan mempersalahkan hal itu. Sekali presiden mengambil keputusan, semua akan ikut apa keputusan presiden," ujarnya di Jakarta, Selasa (8/6).
Tedjo menuturkan, pengangkatan panglima TNI dari matra yang berbeda setiap periode merupakan konsensus tidak tertulis. Namun, menurutnya, aturan yang juga tertuang pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI itu tapi tidak wajib ditaati Presiden.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Masalah bagaimana mengartikannya, itu sepenuhnya ditangan presiden. Panglima TNI jangan komentari itu, nanti presiden terganggu," ucapnya.
Akhir pekan lalu, mantan KSAU Marsekal Purnawirawan Chappy Hakim mencium aroma tidak sedap dalam proses suksesi kepemimpinan di internal TNI. Ia berkata, selama ini angkatan udara kerap dijadikan anak tiri.
"Panglima TNI nggak usah kasih kesempatan dari AU, mending bubarin aja sekalian," ciut Chappy melalui akun Twitter pribadinya, @chappyhakim, Sabtu pekan lalu.
Kemarahan Chappy tersebut tersulut akibat kebijakan TNI menjadikan Landasan Udara Halim Perdanakusuma sebagai bandar udara komersial. Terakhir ia pun mendengar pergantian pimpinan di Korps Pasukan Khas Angkatan Udara.
Pasukan khusus matra udara itu kabarnya akan dipimpin perwira TNI yang berasal dari Korps Marinir TNI Angkatan Laut.
"SHIA Paskhasau, konon diganti Marinir. Halim prioritas untuk penerbangan komersial. Panglima TNI belum tentu AU. Bubarin aja sekalian AU," katanya. (pit)
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK