"TNI itu adalah organisasi dan memiliki prajurit yang loyal dan solid. Mereka tidak akan mempersalahkan hal itu. Sekali presiden mengambil keputusan, semua akan ikut apa keputusan presiden," ujarnya di Jakarta, Selasa (8/6).
Tedjo menuturkan, pengangkatan panglima TNI dari matra yang berbeda setiap periode merupakan konsensus tidak tertulis. Namun, menurutnya, aturan yang juga tertuang pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI itu tapi tidak wajib ditaati Presiden.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Masalah bagaimana mengartikannya, itu sepenuhnya ditangan presiden. Panglima TNI jangan komentari itu, nanti presiden terganggu," ucapnya.
Akhir pekan lalu, mantan KSAU Marsekal Purnawirawan Chappy Hakim mencium aroma tidak sedap dalam proses suksesi kepemimpinan di internal TNI. Ia berkata, selama ini angkatan udara kerap dijadikan anak tiri.
"Panglima TNI nggak usah kasih kesempatan dari AU, mending bubarin aja sekalian," ciut Chappy melalui akun Twitter pribadinya, @chappyhakim, Sabtu pekan lalu.
Kemarahan Chappy tersebut tersulut akibat kebijakan TNI menjadikan Landasan Udara Halim Perdanakusuma sebagai bandar udara komersial. Terakhir ia pun mendengar pergantian pimpinan di Korps Pasukan Khas Angkatan Udara.
Pasukan khusus matra udara itu kabarnya akan dipimpin perwira TNI yang berasal dari Korps Marinir TNI Angkatan Laut.
"SHIA Paskhasau, konon diganti Marinir. Halim prioritas untuk penerbangan komersial. Panglima TNI belum tentu AU. Bubarin aja sekalian AU," katanya. (pit)