Agum: Rotasi Matra dalam Pemilihan Panglima Tak Mutlak

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Ketua Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Pepabri) Agum Gumelar, menilai bahwa matra Darat merupakan matra yang lebih mengenal teritorial dibanding matra lainnya. Oleh karena itu Agum menilai wajar jika selama ini jenderal Angkatan Darat yang kerap menjadi Panglima TNI.

"Itu mungkin satu alasan. Karena matra Darat matra yang lebih mengenal teritorial," ujar Agum di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (8/6).

Pilihan Redaksi DPR Minta Pergantian Panglima Tak Ricuh Layaknya Kapolri Jokowi akan Umumkan Pengganti Moeldoko Dalam Waktu Dekat Siap Jadi Panglima, Marsekal Agus Ingin TNI Disegani Moeldoko Ingin Mengajar dan Berbisnis Setelah Pensiun

Menurut Agum Presiden Joko Widodo tak harus menerapkan sistem rotasi matra seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Dalam pasal 13 ayat 4 disebutkan panglima dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap-tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan. Sejauh ini pun pergantian panglima TNI sudah dilakukan secara bergiliran.

Bekas Komandan Jenderal Kopassus ini menuturkan, Presiden memiliki hak preogatif untuk menunjuk kepala staf angkatan yang memenuhi kebutuhan program-program prioritasnya selama menjabat.

"Pandangan saya sebagai ketua umum Pepabri, saya rasa disesuaikan dengan situasi dan kondisi bangsa. Harus dicari panglima yang betul-betul bisa mengerti dan bisa melaksanakan fungsi tugasnya. Betul-betul demi untuk kepentingan bangsa dan negara," kata dia. Rotasi matra menurutnya tidak mutlak dilakukan dalam pemilihan Panglima TNI.

Agum mengaku mengenal secara pribadi ketiga kepala staf angkatan yang akan menggantikan Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Menurut dia, ketiganya layak menempati jabatan nomor satu di TNI itu. (sur)