Ryamizard Tak Tahu Sutiyoso Terseret Kasus HAM

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyatakan dukungannya terhadap keputusan Presiden Joko Widodo yang mencalonkan mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso menjadi Kepala Badan Intelejen Negara.

"Mudah-mudahan bagus. Dia kan waktu jadi gubernur bagus," ujarnya di Garut, Jawa Barat, Jumat (12/6).

Tak hanya rekam jejak saat memimpin Jakarta, Ryamizard juga mengapresiasi karier kemiliteran yang dibangun Sutiyoso. Menurutnya, tiga bintang yang diraih Sutiyoso sebelum pensiun sebagai perwira ABRI (sekarang TNI) merupakan bukti kepiawaian calon orang nomor satu di lembaga telik sandi itu.

Pilihan Redaksi DPR soal Sutiyoso Calon Kepala BIN: Intel Harus Gaul Sutiyoso, Jenderal Lapangan yang Jadi Spion Jokowi Kasus Munir Sulit Dipecahkan Bila Sutiyoso Kepala BIN Sutiyoso Diminta Persiapkan Jawaban Soal Insiden 27 Juli 1996

Lebih dari itu, Ryamizard menyatakan tidak mengetahui kasus dugaan adanya pelanggaran hak asasi manusia yang menjerat Sutiyoso saat menjabat sebagai Panglima Kodam Jaya.

Ketika itu, pada tanggal 27 Juli 1996, Sutiyoso disebut ikut bertanggung jawab atas penyerangan sekelompok massa ke kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia yang dipimpin Megawati Soekarnoputri.

"Ah, saya tidak tahu itu. Saya waktu itu di Jawa Timur," ucap Ryamizard. Menilik karier kemiliterannya, saat Kerusuhan 27 Juli (Kudatuli) berlangsung, Ryamizard sedang menjabat sebagai Kepala Staf Divisi Infantri 2 Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat di Malang.

Ryamizard menuturkan, selain Sutiyoso setidaknya terdapat sembilan nama yang masuk bursa kepala BIN. Namun menurutnya, setiap calon memiliki kekurangan dan kelebihan yang berbeda.

"Yang di mata presiden itu pasti yang terbaik. Banyak kandidat, ada 10 kali, tapi yang menentukan presiden. Saya dukung keputusan presiden," ujarnya.

Sebelum ini, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy juga bicara soal dugaan keterlibatan Sutiyoso pada peristiwa Kudatuli. Ia meragukan tudingan yang diarahkan kepada Sutiyoso.

"Ya belum tentu juga (terlibat di Peristiwa Kudatuli), buktinya beliau sudah bergabung dengan PDI Perjuangan. Tak ada masalah, sudah dimaafkan istilahnya begitu," kata Tedjo di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (10/6) lalu.

Sutiyoso tidak hanya dihubungkan dengan Kudatuli. Ketika berkunjung ke Australia sebagai Gubernur Jakarta tahun 2007 silam, ia sempat dipaksa kepolisian New South Wales untuk menghadiri sidang kasus Balibo. Beberapa waktu setelahnya, pemerintah Australia meminta maaf atas insiden tersebut.

Soal kasus terbunuhnya lima pewarta Australia di Balibo, Timor Timur, Bang Yos menyatakan dia tidak terlibat. Saat insiden terjadi, dia mengaku sedang bertugas di Batu Gede, kota di sebelah utara Balibo.

Polisi Australia sempat menghentikan investigasi kasus Balibo Five sebab kekurangan bukti. Belakangan, Polisi Australia memulai investigasi pada 2009 setelah pengadilan memutuskan lima jurnalis itu dibunuh secara sengaja, bukan baku tembak. (meg)