Menhan akan Temui Pemimpin Organisasi Papua Merdeka

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyatakan pemerintah Jokowi tak berniat berperang dengan pemberontak di Papua. Dia tak mau menanggapi ancaman perang dari para pemberontak itu. Kalau mau perang, ujar Menhan, silakan bikin perang-perangan alias perang fiktif.

"Untuk apa berontak? Kalau mau perang, siapkan pasukan perangnya. Nanti perang-perangan," kata Ryamizard di Jakarta, Selasa (26/5).

Pilihan Redaksi Menko Tedjo: Jokowi akan Bebaskan Semua Tahanan Politik Papua Pemerintah Libatkan BIN untuk Pantau Jurnalis Asing di Papua Tedjo Buka Peluang Kasus Paniai Dibawa ke Pengadilan HAM Pemerintah akan Ambil Alih Blok Mahakam dan Saham Freeport

Ia menegaskan, pemerintah akan terus melakukan dialog damai secara bertahap dengan kelompok-kelompok di Papua yang selama ini dianggap sebagai ancaman seperti Organisasi Papua Merdeka.

Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat itu dalam waktu dekat akan berkunjung ke Papua untuk membangun komunikasi dengan pemimpin OPM. "Saya mau ke Papua bertemu OPM. Senin kemarin juga mereka (OPM) datang ke sini," ujar Ryamizard.

Secara terpisah, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno menyatakan pemerintah Jokowi ingin secara serius melepas stigma zona berbahaya dari Papua. Untuk itu pendekatan ke Papua akan dilakukan lewat sudut pandang pembangunan.

Menurut Tedjo, Papua memang tidak bisa lepas sepenuhnya dari tindak kekerasan. Namun hal yang sama juga terjadi di daerah-daerah lain di Indonesia di mana kejahatan selalu terjadi.

Tedjo mengatakan Presiden Jokowi telah memulai berbagai pembangunan di Papua, dan oleh sebab itu pemerintah tak bakal lagi menyebut OPM sebagai Organisasi Papua Merdeka, melainkan Orang Papua Membangun.

Sebelumnya sempat berembus kabar bahwa salah satu pemimpin OPM Enden Wanimbo menantang masyarakat Papua untuk perang terbuka. Tantangan itu disebut sebagai bentuk penolakan OPM terhadap upaya dialog perdamaian yang dilakukan pemerintah guna menyelesaikan konflik berkepanjangan di Papua.

Namun pemerintah dengan tegas tidak menanggapi isu tersebut dan memutuskan untuk fokus kepada proses perdamaian untuk Papua. (utd/agk)