Empat Pekerjaan Rumah Bagi Calon Kepala BIN Baru
Christie Stefanie | CNN Indonesia
Rabu, 17 Jun 2015 14:40 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Priyo Budi Santoso mengatakan ada empat pekerjaan rumah penting bagi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) pengganti Marciano Norman.
Pekerjaan rumah pertama, kata Priyo, adalah persiapan menghadapi ancaman atas alat-alat intelijen negara. Menurutnya, tantangan zaman terus berubah dan teknologi informasipun terus berkembang hebat. Oleh karena itu, Kepala BIN baru harus membenahi dan mengadaptasi peralatan intelijen mutakhir.
"Untuk ke depan, jangan ragu-ragu. Perlu didukung anggaran kalau mau modernisasi alat-alat intelijen," kata Priyo di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (17/6). (Baca Juga: Kriteria Kepala BIN Menurut DPR)
Selain itu, Priyo mengatakan pekerjaan rumah kedua adalah persiapan untuk menghadapi ancaman yang bersifat global seperti terorisme dan juga kejahatan transaksional seperti perdagangan narkoba yang sudah masuk ke batas wilayah di Indonesia.
Kepala BIN, kata Priyo, juga mesti mengkoordinasikan alat intelijen diantara lembaga penegak hukum. "Tidak boleh lagi tumpang tindih alat-alat intelijen," ujar Politikus Golongan Karya ini. (Lihat Juga: DPR Pertanyakan Sistem Intelijen Kepemimpinan Sutiyoso)
Lebih jauh lagi, Priyo menilai BIN juga perlu untuk melakukan koordinasi bersama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan alat-alat kenegaraan lainnya. Menurutnya, seluruh kedaulatan Indonesia harus terkoordinasi oleh BIN, karena mempunyai perwakilan di kedutaan-kedutaan negara lain.
Senada dengan Priyo, Pengamat Intelijen Wawan Purwanto mengatakan Kepala BIN harus bisa menyelesaikan persoalan perbatasan, terorisme dan propaganda pihak asing.
Tak hanya itu, menurutnya Kepala BIN selanjutnya harus dapat menghadapi tantangan ekonomi yang semakin sulit serta melakukan peremajaan di bidang pertahanan.
"Sehingga segala masukannya tidak keliru dalam mengambil kebijakan-kebijakan," ucap Wawan.
Pada awal Juni ini, Presiden Joko Widodo telah mengajukan mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso sebagai calon tunggal Kepala BIN ke DPR. Pengajuan nama Sutiyoso bertepatan dengan penunjukan Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai Panglima TNI.
"Saya berharap tidak (ditolak), karena sudah melalui banyak pertimbangan," kata Jokowi di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, Rabu (10/6).
Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq memperkirakan uji kelayakan dan kepatutan untuk calon Kepala BIN akan dilakukan pada 29-30 Juni mendatang. (utd)
Pekerjaan rumah pertama, kata Priyo, adalah persiapan menghadapi ancaman atas alat-alat intelijen negara. Menurutnya, tantangan zaman terus berubah dan teknologi informasipun terus berkembang hebat. Oleh karena itu, Kepala BIN baru harus membenahi dan mengadaptasi peralatan intelijen mutakhir.
"Untuk ke depan, jangan ragu-ragu. Perlu didukung anggaran kalau mau modernisasi alat-alat intelijen," kata Priyo di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (17/6). (Baca Juga: Kriteria Kepala BIN Menurut DPR)
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kepala BIN, kata Priyo, juga mesti mengkoordinasikan alat intelijen diantara lembaga penegak hukum. "Tidak boleh lagi tumpang tindih alat-alat intelijen," ujar Politikus Golongan Karya ini. (Lihat Juga: DPR Pertanyakan Sistem Intelijen Kepemimpinan Sutiyoso)
Senada dengan Priyo, Pengamat Intelijen Wawan Purwanto mengatakan Kepala BIN harus bisa menyelesaikan persoalan perbatasan, terorisme dan propaganda pihak asing.
Tak hanya itu, menurutnya Kepala BIN selanjutnya harus dapat menghadapi tantangan ekonomi yang semakin sulit serta melakukan peremajaan di bidang pertahanan.
"Sehingga segala masukannya tidak keliru dalam mengambil kebijakan-kebijakan," ucap Wawan.
Pada awal Juni ini, Presiden Joko Widodo telah mengajukan mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso sebagai calon tunggal Kepala BIN ke DPR. Pengajuan nama Sutiyoso bertepatan dengan penunjukan Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai Panglima TNI.
"Saya berharap tidak (ditolak), karena sudah melalui banyak pertimbangan," kata Jokowi di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, Rabu (10/6).
Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq memperkirakan uji kelayakan dan kepatutan untuk calon Kepala BIN akan dilakukan pada 29-30 Juni mendatang. (utd)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK