Pekerjaan rumah pertama, kata Priyo, adalah persiapan menghadapi ancaman atas alat-alat intelijen negara. Menurutnya, tantangan zaman terus berubah dan teknologi informasipun terus berkembang hebat. Oleh karena itu, Kepala BIN baru harus membenahi dan mengadaptasi peralatan intelijen mutakhir.
"Untuk ke depan, jangan ragu-ragu. Perlu didukung anggaran kalau mau modernisasi alat-alat intelijen," kata Priyo di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (17/6). (Baca Juga: Kriteria Kepala BIN Menurut DPR)
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kepala BIN, kata Priyo, juga mesti mengkoordinasikan alat intelijen diantara lembaga penegak hukum. "Tidak boleh lagi tumpang tindih alat-alat intelijen," ujar Politikus Golongan Karya ini. (Lihat Juga: DPR Pertanyakan Sistem Intelijen Kepemimpinan Sutiyoso)
Senada dengan Priyo, Pengamat Intelijen Wawan Purwanto mengatakan Kepala BIN harus bisa menyelesaikan persoalan perbatasan, terorisme dan propaganda pihak asing.
Tak hanya itu, menurutnya Kepala BIN selanjutnya harus dapat menghadapi tantangan ekonomi yang semakin sulit serta melakukan peremajaan di bidang pertahanan.
"Sehingga segala masukannya tidak keliru dalam mengambil kebijakan-kebijakan," ucap Wawan.
Pada awal Juni ini, Presiden Joko Widodo telah mengajukan mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso sebagai calon tunggal Kepala BIN ke DPR. Pengajuan nama Sutiyoso bertepatan dengan penunjukan Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai Panglima TNI.
"Saya berharap tidak (ditolak), karena sudah melalui banyak pertimbangan," kata Jokowi di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, Rabu (10/6).
Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq memperkirakan uji kelayakan dan kepatutan untuk calon Kepala BIN akan dilakukan pada 29-30 Juni mendatang. (utd)