Ingin Target Pertumbuhan Tercapai, Jokowi Ratas Cegah Korupsi

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas (ratas) soal strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.

Ratas yang digelar di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (19/6) itu dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Kepala Bappenas) Andrinof Chaniago.

Hadir pula Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiqurrachman Ruki, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Muhammad Yusuf.

Pilihan Redaksi Presiden Jokowi Terbitkan Perpres Stabilisasi Harga Barang Jokowi: Saya Sudah Ngomong, Kalau Dicopot ya Dicopot! Jokowi Putuskan Sendiri Rapor Merah hingga Hijau Menteri Sofyan Djalil: Pemerintah Pertimbangkan Cabut Subsidi Listrik

"Saya telah mengeluarkan Inpres (Instruksi Presiden) Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi. Dan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, pada sore hari ini akan kita rapatkan mengenai strategi nasional pemberantasan dan pencegahan korupsi," ujar Jokowi kala membuka ratas. (Baca juga: Istana Ingin UU KPK Tak Jadi Momok Investasi)

Jokowi menggarisbawahi bahwa pemerintah ingin meningkatkan pemberantasan dan pencegahan korupsi agar target pertumbuhan ekonomi yang telah direncanakan benar-benar bisa tercapai. 

Dalam tahun ini, pemerintahan Jokowi menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar Rp 5,7 persen. Hingga kuartal pertama tahun ini, pertumbuhan ekonomi baru bergerak di titik 5,1 persen. (Baca juga: BI: Ekonomi Indonesia Mungkin Hanya Tumbuh 5 Persen Tahun Ini)

Tak hanya itu, Jokowi menuturkan, pemerintah juga ingin membangun sistem yang baik dengan akuntabilitas yang akurat dengan melalui pembangunan sistem e-budgeting, e-purchasing, e-catalogue, e-audit, serta pajak online yang mampu memperkuat sistem pengawasan dan akuntabilitas sistem pemerintahan baik di pusat maupun di daerah.

"Dan saya meyakini ini banyak sekali mengurangi korupsi di daerah maupun di pusat," kata dia. (hel)