Pukul 15.00 WIB Sore Ini Deadline Laporan Menteri ke Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia -- Laporan kinerja enam bulan para menteri Kabinet Kerja hingga kini masih ditunggu oleh Presiden Joko Widodo. Tak hanya laporan pencapaian program menteri sejak November hingga April, namun Presiden juga menunggu rencana program para menteri dari bulan Mei sampai dengan Oktober mendatang.

Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengungkapkan Presiden Jokowi meminta laporan tersebut ditunggu hingga pukul 15.00 WIB sore ini.

"Satu-satu (laporan) sedang masuk. Jam 15.00 deadline-nya," ujar Andi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (18/6).

Pilihan Redaksi Belum Setahun, Menteri Indroyono dan Puan Minta Tambahan Dana Dalam Dua Hari Jokowi Minta Menteri Serahkan Laporan Kerja Jokowi Pangkas Jumlah Staf Ahli Kementerian ESDM Diminta Jokowi Buat Laporan, Menteri Yuddy Tak Was-was

Meski batas waktu penerimaan laporan tersebut tinggal beberapa saat lagi, Andi mengaku hingga kini belum mengetahui jumlah laporan yang telah masuk ke mejanya. Alasannya, ada beberapa menteri yang mengumpulkan langsung kepada Presiden selepas menghadiri rapat terbatas (ratas).

"Ada yang tadi, karena rapat terbatas, ada yang disampaikan langsung ke Presiden jadi tidak dititipkan ke kami. Ada yang langsung ke Presiden. Tapi jam 15.00 itu ditunggu semua laporan dan perencanaan ke depan," katanya.

Ahli kajian strategis itu menuturkan, nantinya setelah semua laporan terkumpul, maka laporan tersebut akan langsung diserahkan kepada Presiden.

"Setelah itu kami menunggu arahan Presiden data itu akan diapakan," ujar Andy.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno memastikan bahwa setiap harinya masing-masing menteri mengikuti apa yang terjadi di kementerian. Tak hanya itu, para menteri juga memperbaharui informasi di kementeriannya masing-masing.

"Nah, kemarin dalam sidang kabinet Pak Presiden mengatakan, 'Tolong dong saya memperoleh gambaran yang utuh tentang perkembangan program, mana yang belum, mana yang sudah, apa yang perlu dilakukan untuk enam bulan ke depan, apa yang sudah dilakukan enam bulan yang lalu'," ujar Pratikno.

Mantan rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) itu berpendapat bahwa apa yang dilakukan Presiden adalah sesuatu yang wajar karena sama dengan memantau langsung apa yang dilakukan oleh menterinya.

Hanya saja, Pratikno menolak jika permintaan laporan itu dikaitkan dengan isu perombakan kabinet yang kabarnya akan dilakukan setelah Hari Raya Idul Fitri tahun ini. (meg)