Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Wiranto enggan berkomentar banyak tentang adanya wacana pencopotan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi yang merupakan kader Hanura.
"Saya umpama (ada menteri yang dicopot) enggak bisa (berbuat apa-apa). Hanya presiden yang bisa. Kita serahkan presiden untuk berikan penilaian, buat satu pertimbangan dan keputusan. Kita dukung," tuturnya saat ditemui seusai berbuka puasa di rumah Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan di bilangan Gatot Subroto, Jakarta, Senin malam (22/6).
Wiranto mengaku sejauh ini belum ada pertemuan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) terkait adanya isu
reshuffle di kabinet Presiden Joko Widodo. (Bacaa:
Jokowi dan Petinggi Parpol Bahas Kabinet di Rumah Ketua PAN)
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Belum tahu (mau ada pertemuan kapan)," kata Wiranto.
Sebagai partai yang berkoalisi dengan pemerintah, Wiranto juga mengaku tidak ada kesepakatan apapun terkait perombakan menteri yang rencananya akan dilakukan selepas Idul Fitri nanti.
"Ada kesepakatan bagaimana? Presiden tidak usah bersepakat dengan siapapun untuk reshuffle," tandasnya.
Dalam Kabinet Kerja Jokowi-JK, Hanura mendapat jatah dua kursi untuk kadernya, yaitu Yuddy Chrisnandy sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Perindustrian Saleh Husin.
Sebelumnya, saat ditemui di kawasan Menteng beberapa waktu lalu, Wiranto menilai sejauh ini kinerja menteri dari Partai Hanura berjalan dengan baik. "Saya instruksikan untuk kerja dengan baik, kesungguhan dan tentunya hati nurani," ucapnya.
Isu perubahan susunan menteri kembali menguat setelah Presiden Jokowi meminta seluruh kementerian dan lembaga untuk memberikan dua halaman laporan berisi pencapaian program dalam enam bulan lalu dan rencana program dalam enam bulan ke depan pada Kamis (18/6) lalu. (Baca:
Jokowi Cermati Laporan Kerja Para Menteri)
Sampai saat ini seluruh laporan sudah terkumpul dan Presiden Joko Widodo mengatakan ada kementerian yang mendapatkan nilai merah. Namun, sampai saat ini ia belum mengumumkan hasilnya.
"Hehehe....ada lah nanti. Kalau sudah selesai akan saya sampaikan," kata dia.
(obs)