Jakarta Belum Jadi Kota Ramah Anak & Perempuan di Usia 488

Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Dewan Perwakilan Daerah asal DKI Jakarta Fahira Idris menilai, salah satu tantangan DKI Jakarta di usia 488 tahun adalah menjai kota ramah anak dan perempuan. Bukan hal sepele dan harus dimulai sejak dari sekarang.

"Perlu proses, perencanaan matang, eksekusi tepat, dan tentunya waktu yang tidak singkat. Makanya, harus dimulai dari sekarang,” kata Fahira dalam keterangan tertulisnya kemarin.

Sebagai ibu kota negara dan pusat segala aktivitas mulai dari pemerintahan, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan lainnya, Jakarta menurut Fahira adalah kota kebanggaan rakyat Indonesia. Jakarta juga saat ini adalah salah satu kota besar di dunia meski masih terus dirundung berbagai persoalan mulai dari macet, banjir, urbanisasi dan persoalan sosial lainnya. "Salah satunya terkait perempuan dan anak," ujar Fahira.

Pilihan Redaksi Jakarta Bangun Taman Terpadu untuk Wujudkan Kota Ramah Anak Posko Mudik Ramah Anak akan Didirikan di Lima Kota Djarot: Rumah Susun jadi Prioritas Pembangunan Jakarta 2017 Ahok Tak Mau Dengar Ibu Kota Lebih Kejam dari Ibu Tiri

Untuk bisa menjadi kota ramah anak dan perempuan, banyak syarat yang harus dipenuhi. Dari mulai infrastruktur fisik termasuk fasilitas publik, regulasi, keberpihakan anggaran, sumber daya manusia, hingga keterlibatan masyarakat. (Baca juga: Di Balik Nama Daerah di Jakarta)

Sebuah kota yang layak anak, kata Fahira, harus melibatkan anak-anak dalam perencanaan kota dan lingkungan tempat mereka tinggal. Suara anak harus didengar karena mereka bagian dari bangsa ini.

Sementara Untuk menjadi kota ramah perempuan juga butuh keseriusan, tidak hanya dari pemerintah kota tetapi juga dari masyarakat.

“Coba cek, berapa banyak toilet di mal yang ramah terhadap," katanya.

SIMAK FOKUS: Selamat Ulang Tahun Jakarta!

Perempuan menurut Fahira butuh waktu lebih lama dan toilet yang lebih luas serta lebih banyak dibanding laki-laki. Fahira juga mengeluhkan masih langkanya lift tembus pandang di pusat perbelanjaan dan perkantoran.

Padahal lift tertutup membuat tindak kejahatan terhadap perempuan menjadi rentan. "Kasus yang baru ini terjadi, di mana seorang karyawan yang diperkosa oleh supir angkot juga menjadi cermin bahwa begitu tidak ramahnya menajemen angkutan umum di Jakarta terhadap perempuan,” kata perempuan yang juga Wakil Ketua Komite III DPD RI ini. (Baca juga: Tangkiwood: Generasi Mak Bibah Hingga Idris Sardi)

Menurut Fahira, salah satu kota di dunia yang paling menarik programnya untuk menjadikan kotanya ramah terhadap perempuan adalah Seoul, Korea Selatan. Program yang diterapkan cukup simpel. Misalnya penerangan lampu jalan yang cukup, pencatatan nomor taksi yang dipakai oleh perempuan, dan fasilitas taksi panggil untuk perempuan.

Sementara untuk kebijakan yang komprehensif di Seoul adalah disediakannya pusat-pusat keterampilan khusus perempuan agar siap dan mampu membangun lapangan pekerjaan sendiri. "Tahun 2014 lalu, Pemerintah Kota Seoul menganggarkan Rp 1 triliun hanya untuk membangun tempat parkir khusus perempuan yang lebih lebar dan nyaman," katanya. (Baca juga: Blok M: Konsep Belanda demi Kawasan Terpadu Jakarta)

Jakarta dinilai Fahira bisa mulai dari hal yang kecil dulu tetapi dampaknya langsung dapat dirasakan anak dan perempuan. Misalnya tidak ada lagi papan reklame di semua jembatan penyeberangan karena akan menghalangi pandangan jika ada tindak kejahatan terhadap perempuan saat berjalan di atasnya. Atau memastikan tidak ada lagi papan reklame rokok di sekitar sekolah.

Oleh karena itu di tengah banyaknya program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Fahira berharap diselipkan program komprehensif untuk menjadikan Jakarta menjadi kota layak anak dan ramah terhadap perempuan sehingga bisa menjadi baromater bagi kota-kota lain di Indonesia. (sur)