Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Wiranto menyatakan partai-partai yang berkoalisi dengan pemerintah tidak ada kesepakatan apapun terkait perombakan menteri yang rencananya akan dilakukan selepas Idul Fitri nanti.
"Ada kesepakatan bagaimana? Presiden tidak usah bersepakat dengan siapapun untuk
reshuffle," ujar Wiranto saat ditemui seusai berbuka puasa di rumah Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan di Jakarta, Senin malam (22/6).
Wiranto mengaku belum ada pertemuan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) terkait adanya isu pergantian menteri di kabinet Presiden Joko Widodo.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Belum tahu (mau ada pertemuan kapan)," kata Wiranto.
Selebihnya Wiranto juga enggan berkomentar banyak tentang adanya wacana pencopotan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi yang merupakan kader Hanura.
"Saya umpama (ada menteri yang dicopot) enggak bisa. Hanya presiden yang bisa. Kita serahkan presiden untuk berikan penilaian, buat satu pertimbangan dan keputusan. Kita dukung," tuturnya.
Dalam Kabinet Kerja Jokowi-JK, Hanura mendapat jatah dua kursi untuk kadernya, yaitu Yuddy Chrisnandy sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Perindustrian Saleh Husin. (Baca:
Isu Rombak Kabinet, NasDem Minta Jatah Tak Berubah)
Sebelumnya, saat ditemui di kawasan Menteng beberapa waktu lalu, Wiranto menilai sejauh ini kinerja menteri dari Partai Hanura berjalan dengan baik. "Saya instruksikan untuk kerja dengan baik, kesungguhan dan tentunya hati nurani," ucapnya. (Baca:
Survei: Soal Reshuffle Puan Layak Diganti dan Susi Favorit)
Isu reshuffle kembali menguat setelah Presiden Jokowi meminta seluruh kementerian dan lembaga untuk memberikan dua halaman laporan berisi pencapaian program dalam enam bulan lalu dan rencana program dalam enam bulan ke depan pada Kamis (18/6) lalu.
(obs)