Pemerataan Guru Masih Terkendala di Pemda

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Seksi Penyusunan Program Direktorat P2TK Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Tagor Alamsyah Harahap menyatakan pemerintah masih kesulitan melakukan pemerataan guru hingga saat ini. Menurutnya, masalah yang ada saat ini bukan hanya soal kekurangan guru, melainkan juga jumlah guru yang sangat banyak di beberapa kota.

"Di Yogyakarta, misalnya, ada sebuah sekolah di mana jumlah guru matematikanya sebanyak 726 orang, sementara kebutuhannya hanya 520 orang," kata Tagor saat ditemui dalam diskusi di Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Rabu (24/6).

Pilihan Redaksi Pemerintah Dinilai Gagal Ciptakan Guru Berkualitas Masalah Sertifikasi Guru jadi Prioritas Pemerintah Menteri Anies Tegaskan Tak Lulus S1, Guru Sulit Disertifikasi 'Masih Banyak Siswa dan Guru Indonesia yang Gagap Teknologi'

Sementara itu, kata Tagor, jumlah guru di berbagai daerah di Papua serta daerah perbatasan sangat minim. Bahkan, ada kasus di mana tidak ada guru sama sekali di beberapa sekolah.

Masalahnya, kata Tagor, distribusi guru adalah tanggung jawab pemerintah daerah (pemda) masing-masing. Pemerintah pusat hanya dapat melakukan aksi yang sifatnya mendorong Pemda agar menjalankan tanggung jawabnya.

"Masalah distribusi guru yang tidak merata ini kemudian jadi bergantung pada pemda. Pendistribusian guru sekarang tidak bisa terpusat karena sistem desentralisasi yang dijalankan di Indonesia," kata Tagor.

Sebagai jalan keluar, berharap pemerintah mengupayakan pengiriman guru ke daerah perbatasan atau daerah terpencil setiap tahunnya. "Sebanyak 3500 akan kami upayakan untuk dikirim tahun ini," katanya.

Di sisi lain, Konsultan Education Sector Analytical and Capacity Development Partnership (ACDP) Totok Amin Soefijanto menyarankan agar pemerintah lebih berhati-hati dalam melakukan pengiriman guru ke daerah terpencil.

Dia berpendapat guru yang dikirim dari luar daerah juga harus mengerti kearifan lokal daerah setempat. Guru tersebut harus memahami bahasa dan kebiasaan setempat.

"Berdasarkan riset ACDP 2014, siswa kelas I, II, dan III sekolah dasar di daerah akan lebih efektif menerima pelajaran apabila diberikan dalam bahasa ibunya terlebih dahulu. Setelah itu baru diberikan dalam bahasa Indonesia," katanya.

Penelitian itu mengungkapkan siswa harus diajari dengan bahasa ibunya terlebih dulu agar bisa menguasai bahasa Indonesia dengan baik. "Jadi, guru tidak bisa dipindah-pindahkan begitu saja seperti sistem tentara. Banyak aspek yang harus dipikirkan," katanya. (meg)