Pemerintah Tak Punya Wewenang Bela WNI yang Dieksekusi ISIS

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan pemerintah tidak bisa berbuat banyak menghadapi dugaan WNI yang eksekusi mati ISIS karena menyebarkan virus HIV/AIDS. Apalagi, tidak ada laporan resmi apa pun terkait WNI tersebut.

"Orangnya ke situ (Suriah) kita tidak tahu. Siapa yang (eksekusi) tidak tahu. Tak ada laporan, tak ada izin," kata JK di Kantor Wapres, Jakarta.

Menurut JK, pemerintah Indonesia tidak bisa mengambil langkah sesuai prosedur antarnegara yang berlaku karena tidak mendapatkan feedback dari pihak eksekutor. Selain itu, ISIS juga bukan sebuah negara dan tidak diakui sebagai negara. "Siapa yang mau kasih notifikasi? ISIS-nya saja kita tak tahu (siapa)," ujarnya.

JK menambahkan WNI yang bersangkutan patut diduga kuat berangkat ke Suriah secara ilegal untuk bergabung dengan ISIS. Situasi ini makin menyulitkan pemerintah mendeteksi kebenaran informasi tersebut dan keberadaan WNI yang bersangkutan.

Oleh karenanya, JK menginstruksikan Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Turki  yang berada di Ankara untuk mencari dan memastikan kebenaran daripada informasi yang beredar ini. Sejauh ini, KBRI Turki belum juga mendapatkan kebenaran atas informasi ini.

Sebelumnya, beredar kabar mengenai warga negara Indonesia yang diduga dieksekusi oleh kelompok radikal Negara Islam, ISIS. WNI ini dieksekusi mati karena telah menyebarkan AIDS melalui transfusi darah.

Berita ini pertama kali muncul di situs yang diklaim dimiliki oleh para aktivis Suriah, Sound and Picture, awal pekan ini. Dalam berita ini disebutkan bahwa transfusi darah dari dua WNI tersebut telah menyebarkan AIDS ke seorang wanita Yazidi, yang kemudian menularkannya lagi ke anggota ISIS berkewarganegaraan Mesir melalui hubungan seksual.

"Mereka mendapat informasi dari aktivis on the ground. Menurut mereka, aktivis tersebut tidak bisa memverifikasi identitas WNI dan kapan waktu eksekusi terjadi," ujar juru bicara Kemenlu RI, Arrmanatha Nasir. (hel/hel)