Indonesia Berinisatif Pimpin Gerakan Berantas ISIS

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Indonesia sangat gerah dengan kehadiran gerakan Islam radikal dan ekstremis seperti Iraq and Syria Islamic State (ISIS). Jokowi-JK pun memutuskan untuk mengambil langkah sebagai pemimpin diantara negara internasional yang mengupayakan pemberantasan gerakan ini. Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) usai menggelar pertemuan dengan para pemimpin ormas Islam.

"Kita harus menjaga situasi nasional kita karena paham-paham yang ada, baik di ISIS atau perang Yaman itu paham-paham yang radikal dan tentu ingin menghilangkan nation state, menghilangkan batas-batas negara kita," kata JK  Selasa malam (14/3).

Pilihan Redaksi Lewat Video ISIS Ancam Serang Nusakambangan Bebaskan Baasyir Rencanakan Bom Bunuh Diri Atas Nama ISIS, Pria AS Dibekuk JK Kumpulkan Menteri dan Ormas Islam Bahas ISIS

Pada kesempatan yang sama, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin mengatakan pihaknya dan ormas-ormas Islam yang hadir mendorong pemerintah Indonesia khususnya Wakil Presiden untuk mengambil prakarsa menciptakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi dan juga mengupayakan usaha mediasi untuk mendamaikan sesama muslim yang bertikai. Hal ini menimbang dari posisi Indonesia sebagai negeri muslim terbesar di dunia.

Selain itu, Din juga meyakini kemampuan pemerintah Jokowi-JK mampu memperkuat daya internal dalam negeri untuk menangkal paham-paham radikal seperti ISIS.

Diketahui, untuk melindungi warga negara-nya pemerintah telah melakukan berbagai upaya cara seperti penelusuran aliran sesat melalui buku-buku agam anak sekolah hingga proteksi cyber lewat peninjauan pada situs-situs islam yang radikal.

Pertemuan antara JK dengan Ormas Islam selama tiga jam ini digelar di Rumah Dinas Wakil Presiden, Jakarta. Pada pertemuan tersebut hadir pula Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menag Lukman Hakim, Mensos Khofifah Indar Parawansa, Wamenlu AM Fachir, Ketua MUI Din Syamsuddin, Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, Ketua Dewan Penasihat ICMI Jimmly Asshiddiqie, dan Ketua GP Anshor Nusron Wahid, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin. (hel)