Polri Butuh Dana Pengamanan Pilkada Rp 1,07 Triliun
Aulia Bintang Pratama | CNN Indonesia
Jumat, 26 Jun 2015 04:04 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kepolisian Republik Indonesia mengaku dana yang dialokasikan untuk melakukan pengamanan Pilkada 2015 belum sepenuhnya tersalurkan. Padahal, dana tersebut sudah mereka hitung dan cukup untuk mendanai pengamanan di 269 daerah yang tersebar di sembilan provinsi.
Kepala Badan Pemelihataan Keamanan Polri Komisaris Jenderal Putut Eko Bayuseno mengungkapkan dana yang mereka butuhkan untuk mengamankan sembilan provinsi mencapai Rp 1,07 triliun. Namun hingga kini dana yang sudah turun belum mencapai setengah dari yang dibutuhkan oleh Polri.
"Kapolda dan Kapolres sedang berkoordinasi dengan para gubernur untuk mendapatkan jumlah pembiayaan pengamanan yang total sebesar Rp 1,075,924,442,210. Namun, hingga kini dukungan yang disetujui baru sebesar Rp 362,231,471,155," kata Putut saat ditemui di kompleks DPR RI, Kamis (25/6)
Oleh sebab itu, Putut mengatakan dana yang masih belum diterima oleh Polri mencapai Rp 712 miliar. Sebenarnya, biaya penyelenggaraan Pilkada 2015 tak hanya disalurkan melalui APBD tapi juga mendapat dukungan dari APBN.
Namun, dana APBN yang disalurkan pada Polri hanya jika ada situasi darurat yang terjadi selama pelaksanaan Pilkada 2015. Dalam rangka menghadapi situasi darurat, Polri telah menyiapkan operasi dengan sandi "Renkon Merpati 2015".
Dukungan anggaran seandainya ada situasi genting, APBN yang akan disalurkan mencapai angka Rp 54 miliar. Angka tersebut terbagi dalam beberapa aspek terutama aspek pergeseran.
"Rp 22,532,202,000 untuk pergeseran dari back up Polda terdekat dan atau Polres di mana terjadi peristiwa, serta sejumlah Rp 32,388,892,805 untuk pergeseran dari Mabes Polri ke Polda atau Polres yang terjadi peristiwa," katanya.
Dengan rincian tersebut, Putut pun berharap Polri bisa mengamankan Pilkada 2015 yang dimulai serentak pada 9 Desember 2015 di sembilan provinsi, 24 kabupaten, dan 36 kota.
Sebelumnya Putut mengatakan akan ada 255,362 personel Polri yang siap bertugas di hari H pelaksanaan Pilkada 2015. Jumlah tersebut terbagi atas anggota dari Mabes Polri dan kabupaten/kota serta provinsi.
"Polri akan melibatkan personil sebanyak 255,362 personil yang terdiri dari 3929 personil dari Mabes Polri, dan 251,433 personil yang tersebar pada kabupaten/kota dan provinsi yang akan melaksanakan pilkada serentak," ujar Putut di kompleks DPR RI, Kamis (25/6).
Selain itu, Putut mengatakan Polri juga menyiapkan sekitar 15 ribu personel Brimob Polda yang bertugas untuk menghadapi kontigensi. Tak lupa, bantuan dari TNI pun dipersiapkan untuk memastikan ketertiban masyarakat bisa terjaga dari tahap persiapan hingga pelaksanaan pilkada.
Pilkada serentak periode pertama akan dilaksanakan pada akhir tahun untuk pemilihan 269 Kepala dan Wakil Kepala Daerah, yang meliputi sembilan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 224 pemilihn Bupati dan Wakil Bupati, serta 36 pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
Sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Pilkada serentak akan dilaksanakan bertahap, yakni tahap pertama pada 9 Desember 2015, tahap kedua pada Februari 2017, tahap ketiga pada Juni 2018, tahap keempat pada 2020, tahap kelima tahun 2022 dan tahap kelima pada 2023.
Jika semua tahapan itu berjalan tanpa hambatan dan sesuai rencana, Pilkada serentak secara nasional baru bisa dilaksanakan pada 2027. (meg)
Kepala Badan Pemelihataan Keamanan Polri Komisaris Jenderal Putut Eko Bayuseno mengungkapkan dana yang mereka butuhkan untuk mengamankan sembilan provinsi mencapai Rp 1,07 triliun. Namun hingga kini dana yang sudah turun belum mencapai setengah dari yang dibutuhkan oleh Polri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun, dana APBN yang disalurkan pada Polri hanya jika ada situasi darurat yang terjadi selama pelaksanaan Pilkada 2015. Dalam rangka menghadapi situasi darurat, Polri telah menyiapkan operasi dengan sandi "Renkon Merpati 2015".
"Rp 22,532,202,000 untuk pergeseran dari back up Polda terdekat dan atau Polres di mana terjadi peristiwa, serta sejumlah Rp 32,388,892,805 untuk pergeseran dari Mabes Polri ke Polda atau Polres yang terjadi peristiwa," katanya.
Dengan rincian tersebut, Putut pun berharap Polri bisa mengamankan Pilkada 2015 yang dimulai serentak pada 9 Desember 2015 di sembilan provinsi, 24 kabupaten, dan 36 kota.
Sebelumnya Putut mengatakan akan ada 255,362 personel Polri yang siap bertugas di hari H pelaksanaan Pilkada 2015. Jumlah tersebut terbagi atas anggota dari Mabes Polri dan kabupaten/kota serta provinsi.
"Polri akan melibatkan personil sebanyak 255,362 personil yang terdiri dari 3929 personil dari Mabes Polri, dan 251,433 personil yang tersebar pada kabupaten/kota dan provinsi yang akan melaksanakan pilkada serentak," ujar Putut di kompleks DPR RI, Kamis (25/6).
Selain itu, Putut mengatakan Polri juga menyiapkan sekitar 15 ribu personel Brimob Polda yang bertugas untuk menghadapi kontigensi. Tak lupa, bantuan dari TNI pun dipersiapkan untuk memastikan ketertiban masyarakat bisa terjaga dari tahap persiapan hingga pelaksanaan pilkada.
Pilkada serentak periode pertama akan dilaksanakan pada akhir tahun untuk pemilihan 269 Kepala dan Wakil Kepala Daerah, yang meliputi sembilan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 224 pemilihn Bupati dan Wakil Bupati, serta 36 pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
Sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Pilkada serentak akan dilaksanakan bertahap, yakni tahap pertama pada 9 Desember 2015, tahap kedua pada Februari 2017, tahap ketiga pada Juni 2018, tahap keempat pada 2020, tahap kelima tahun 2022 dan tahap kelima pada 2023.
Jika semua tahapan itu berjalan tanpa hambatan dan sesuai rencana, Pilkada serentak secara nasional baru bisa dilaksanakan pada 2027. (meg)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK