Jakarta, CNN Indonesia -- Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Masinton Pasaribu menyebut menteri yang menghina Presiden Joko Widodo berasal dari kalangan profesional. Hal tersebut disampaikannya menanggapi pernyataan yang diutarakan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo kemarin.
"Perempuan. Latar belakangnya profesional independen dan di bawah koordinasi perekonomian," kata Masinton saat dihubungi, Senin (29/6).
Kendati demikian, Masinton enggan menyebutkan secara langsung nama dari menteri yang dimaksud. Anggota Komisi III DPR ini pun mengaku baru mendengar satu menteri tersebut yang menghina Presiden Jokowi. (Baca juga:
Ketimbang Hina Jokowi, Menteri Diajak Fokus Bekerja)
Menurutnya, penghinaan yang dilakukan oleh menteri itu berkaitan dengan semakin santernya isu reposisi yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Menteri tersebut diduga Masinton jadi salah satu target perombakan sehingga menyebut Jokowi ragu-ragu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Padahal menurutnya, tidak boleh bawahan mengkritik apa yang disampaikan atasan di luar rapat. "Harusnya langsung ke presiden, tidak perlu mendegradasi presiden," ujar Masinton.
SIMAK FOKUS: Siapa Terdepak dari Kabinet Jokowi?
Usai acara buka puasa bers ama di kediaman dinas Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Tjahjo mengatakan ada menteri di Kabinet Kerja yang mencela Presiden Jokowi. Namun Tjahjo tak mau menyebut nama dari menteri yang dimaksud.
(Baca juga: Mendagri Sebut Ada Menteri yang Menghina Jokowi)Menurutnya, Presiden Jokowi sudah bahkan lebih mengetahui siapakah menteri yang menghina dirinya. Tjahjo pun tidak merincikan penghinaan seperti apa yang dilakukan oleh menteri tersebut kepada Presiden Jokowi. Namun, mantan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan ini mengatakan hal itu menunjukkan ketidakloyalan.
Tjahjo pun merasa heran dengan koleganya yang mulai berseberangan dengan Jokowi. Padahal, ia merasa kondisi psikologis para menteri seharusnya tidak terganggu hal-hal di luar pekerjaan, seperti isu perombakan kabinet.
(sur)