Jakarta, CNN Indonesia -- Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Masinton Pasaribu menilai menteri yang melakukan penghinaan kepada Presiden Joko Widodo layak untuk diganti. Menteri selaku pembantu presiden menurutnya harus tunduk, taat, loyal dan menunjukan dedikasinya secara langsung kepada kepala negara.
Masinton membantah bahwa penilaian tersebut diberikan karena adanya permintaan tambahan kursi menteri untuk PDI Perjuangan di Kabinet Kerja.
"PDIP itu kapan diminta presiden, langsung bisa disiapkan," kata Masinton saat dihubungi, Senin (29/6).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Masinton sebelumnya bahkan mengaku mendengar kabar ada dua menteri yang bakal digeser yakni Menteri Sekretaris Kabinet Andi Widjojanto dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno.
Adanya kabar ini membuat PDIP menyiapkan dua nama pengganti. Dua politikus senior disiapkan yakni Pramono Anung dan Ahmad Basarah.
Soal adanya menteri yang diduga menghina Presiden disampaikan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo kemarin. Namun Tjahjo tak mau untuk menyebutkan nama menteri yang dimaksud. (Baca juga:
Menteri Sofyan dan Nahrawi Disebut Tak Bisa Atasi Krisis)
Tjahjo pun tidak merincikan penghinaan seperti apa yang dilakukan oleh menteri tersebut kepada Presiden Jokowi. Namun, mantan Sekretaris Jenderal PDIP ini mengatakan hal itu menunjukkan ketidakloyalan pembantu Presiden.
SIMAK FOKUS: Siapa Terdepak dari Kabinet Jokowi?Tjahjo pun merasa heran dengan koleganya yang mulai berseberangan dengan Jokowi. Padahal, ia merasa kondisi psikologis para menteri seharusnya tidak terganggu hal-hal di luar pekerjaan, seperti isu perombakan kabinet.
Masinton sendiiri menduga menteri yang dimaksud Tjahjo adalah menteri dari kalangan profesional yang berada di bawah bidang perekonomian. Menurutnya, celaan tersebut disampaikan karena semakin santernya isu reposisi kabinet yang akan dilakukan dalam waktu dekat.
Karena jadi terget perombakan, menteri tersebut menurut Masinton lantas menyatakan bahwa Jokowi adalah Presiden peragu.
Wakil Sekretaris Jenderal Ahmad Basarah sebelumnya mengakui bahwa PDIP meminta tambahan lima kursi menteri kepada Jokowi jika perombakan Kabinet Kerja dilakukan. Menurutnya, penambahan jatah menteri ini upaya memperkuat dukungan politik dan meningkatkan kinerja pemerintah. (Baca juga:
Rekomendasi Reshuffle Mega ke Jokowi Sebatas Kader Partai)
Ia menilai, sebagai partai utama yang mengusung Jokowi, sudah sewajarnya PDIP diberi kesempatan lebih untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Apalagi PDIP juga memiliki banyak kader profesional yang layak menjadi menteri.
(sur)