PDIP: Menteri Hina Presiden Jokowi Berarti Tak Loyal

Wacana pergantian menteri Kabinet Kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo semakin meluas. Isu itu semakin memanas setelah dikabarkan ada menteri menghina Jokowi.

Menanggapi hal tersebut, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Masinton Pasaribu mengatakan, masalah penghinaan terhadap presiden sudah diingatkan sejak lama. Beberapa waktu lalu, Masinton memang pernah mengatakan ada beberapa menteri yang bertindak layaknya “brutus” atau baik di depan tetapi menusuk di belakang.

Pilihan Redaksi Tb Hasanuddin: Penghina Jokowi Dalam Rekaman Ada Satu Orang Syafii: Jokowi akan Pertahankan Menteri Berani Jokowi Undang Belasan Ekonom Bahas Reshuffle Kabinet NasDem Anggap KMP Perlu Masuk Kabinet

PDI Perjuangan, kata Masinton, menilai para menteri berdasarkan kinerja, profesionalisme, termasuk loyalitas kepada Jokowi selaku presiden. "Jika menteri berbicara di belakang presiden itu artinya tidak loyal dan mereka layak diganti," ujar Masinton saat dihubungi CNN Indonesia, Senin sore (29/6).

Masinton menjelaskan, sistem pemerintahan di Indonesia adalah presidensil yang berarti para menteri adalah anak buah presiden dan harus patuh pada presiden. Jika para menteri tidak patuh pada Jokowi maka, "mereka bukan menteri, tapi brutus."

Soal isu permintaan PDI Perjuangan untuk memasukan 100 nama ke Kementerian BUMN yang ditolak oleh Menteri BUMN Rini Soemarno, Masinton menegaskan partainya sama sekali tidak mempedulikan bagi-bagi jabatan. "Tidak ada urusan dengan jabatan, ini semua soal profesional dan loyalitas," kata anggoita Komisi III DPR RI tersebut.

Terkait menteri yang diduga menghina Presiden disampaikan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo kemarin. Namun Tjahjo tak mau untuk menyebutkan nama menteri yang dimaksud.

Tjahjo tidak merinci penghinaan seperti apa yang dilakukan menteri tersebut. Namun mantan Sekretaris Jenderal PDIP ini berpendapat senada bah hal itu menunjukan ketidakloyalan pembantu Presiden.

Tjahjo merasa heran dengan koleganya yang mulai berseberangan dengan Jokowi. Padahal dia merasa kondisi psikologis para menteri seharusnya tidak terganggu hal-hal di luar pekerjaan, seperti isu perombakan kabinet.

Sementara Wakil Sekretaris Jenderal Ahmad Basarah sebelumnya mengakui PDIP meminta tambahan lima kursi menteri kepada Jokowi jika perombakan Kabinet Kerja dilakukan. Menurutnya, penambahan jatah menteri ini upaya memperkuat dukungan politik dan meningkatkan kinerja pemerintah.

Menurut Basarah, sebagai partai utama yang mengusung Jokowi, sudah sewajarnya PDIP diberi kesempatan lebih untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Apalagi PDIP mengklaim memiliki banyak kader profesional yang layak menjadi menteri.