Banyak Korupsi di Pemda, Lulung Ancam Panggil Ahok

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Abraham 'Lulung' Lunggana, mengancam akan memanggil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok terkait ramainya korupsi di pemerintahan daerah.

"Kita tunggu saja kalau terus terjadi ada dugaan korupsi di pemerintahan daerah, kami (DPRD) wajib memanggil Pak Gubernur, kenapa terus menerus ada dugaan korupsi. Pasti akan saya panggil nanti itu bersama teman-teman," kata Lulung di Markas Besar Polri, Jakarta, Senin (29/6).

Pilihan Redaksi Diperiksa soal Scanner, Lulung Mengaku Tak Kenal Alex Usman Lulung Tunjuk Ketua Komisi Tak Melapor Soal Pengadaan Scanner Ungkap Proses Pengadaan UPS, Polisi Periksa Wanda Hamidah Soal Korupsi, Lulung Lempar Bola Panas ke Anak Buah Ahok

Kedatangan Lulung ke Markas Besar Polri sendiri kali ini adalah untuk menyerahkan berkas-berkas terkait kasus dugaan korupsi di pusaran pemerintah DKI Jakarta, yakni pada pengadaan uninterruptible power supply (UPS), scanner dan printer.

Kedatangannya kali ini bukan kali pertama. Pekan lalu, Lulung juga berinisiatif menyambangi Trunojoyo dengan tujuan yang sama.

Walau demikian, dia tetap irit bicara tentang berkas yang dia serahkan. "Saya tidak boleh menjelaskan. Secara umum, ya kebutuhan-kebutuhan yang masih seperti itu lah, soal UPS, scanner dan printer."

Sebelumnya, Lulung juga menyinggung Ahok soal proses lelang dan belanja yang rawan terkena korupsi. Lulung menilai Gubernur sebagai eksekutif seharusnya melakukan evaluasi terlebih dahulu terhadap seluruh penggunaan dana APBD 2014 sehingga tidak terjadi korupsi.

Ahok sendiri menanggapi tuduhan Lulung dengan santai. "Kalau memang Bareskrim memanggil, silahkan saja," kata Ahok.

Mantan Bupati Belitung Timur malah justru menyeret nama Joko Widodo untuk ikut bertanggung jawab bersama dirinya. "Kalau saya tanggung jawab seperti itu, Pak Jokowi juga harus sama-sama tanggung jawab," ujarnya.

Saat ini Badan Reserse Kriminal Polri sedang mengusut dua kasus yang melibatkan Pemerintah Provinsi Jakarta. Dalam kasus UPS, polisi sudah menetapkan dua tersangka, yakni Zaenal Soleman dan Alex Usman. Keduanya berperan sebagai pejabat pembuat komitmen.

Alex Usman telah ditahan oleh penyidik tak lama setelah dijemput paksa, bulan lalu. Sementara itu, Zaenal hingga saat ini masih melenggang bebas. Dalam kasus dugaan korupsi pengadaan printer dan scanner, belum ada tersangka yang ditetapkan. Namun, polisi menyatakan dugaan kasus ini terjadi di Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat, tempat di mana Alex Usman berdinas. (meg)