Uji Kelayakan di DPR, Gatot Enggan Komentari Musibah Hercules
Christie Stefanie | CNN Indonesia
Rabu, 01 Jul 2015 15:00 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Gatot Nurmantyo telah hadir di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kehadirannya ini adalah untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan di depan Komisi I DPR atas pencalonannya sebagai Panglima TNI.
Setibanya di DPR, Gatot mengatakan tidak ada persiapan yang dilakukan secara khusus untuk menghadapi uji kelayakan ini. Gatot mengaku dirinya hanya membaca situasi teraktual yang terjadi secara global, regional dan nasional. (Lihat Juga: Diuji DPR Siang Ini, Jenderal Gatot Dicecar Soal Hercules)
"Visi dan misi nanti bagaimana antisipasi dan membuat TNI efektif dan efisien dalam melaksanakan tugasnya," ujar Gatot di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (1/7).
Gatot tidak berkomentar banyak terkait tragedi jatuhnya pesawat Hercules C-130B di Medan, kemarin (30/6). Sikap tersebut diambilnya karena saat ini dirinya masih menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. (Lihat Juga: FOKUS Hercules Jatuh di Medan)
Kendati demikian, dirinya yakin bahwa TNI nantinya akan tetap melanjutkan Minimum Essential Force (MEF) yang saat ini sudah dilakukan di bawah kepemimpinan Jenderal Moeldoko. Gatot pun yakin, pemerintah tentunya akan mendukung hal ini.
Terkait dengan penghibahan alutsista, ia mendukung agar alutsista TNI ke depannya ada dalam kondisi yang baik dan baru.
"Lebih baik beli yang baru. Kalau sudah menjadi keputusan Presiden maka tidak bisa ditawar lagi," ucapnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengatakan berulang kali jatuhnya pesawat TNI akan menjadi salah satu bahan pembahasan dalam uji kelayakan dan kepatutan nanti. Menurutnya, hal ini sangat penting untuk dibahas karena TNI bukan hanya kehilangan pesawat tempur, namun juga sering kali kehilangan prajurit-prajurit terbaiknya.
Mahfudz menilai kejadian yang terus berulang ini tidak dapat lagi menjadi alasan bagi pemerintah terutama Kementerian Pertahanan dan TNI untuk melakukan modernisasi alutsista dengan pembelian barang bekas melalui pola hibah.
Hal serupa diutarakan oleh Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais. Menurutnya, hal mengenai ketahanan alutsista akan menjadi agenda pembahasan dalam uji kelayakan kepada Jenderal Gatot yang rencananya akan digelar pada pukul 14.00 WIB nanti. Tak lupa juga, Hanafi mengatakan Komisi I DPR akan mempertanyakan perlunya evaluasi atas pola hibah ini. (utd)
Setibanya di DPR, Gatot mengatakan tidak ada persiapan yang dilakukan secara khusus untuk menghadapi uji kelayakan ini. Gatot mengaku dirinya hanya membaca situasi teraktual yang terjadi secara global, regional dan nasional. (Lihat Juga: Diuji DPR Siang Ini, Jenderal Gatot Dicecar Soal Hercules)
"Visi dan misi nanti bagaimana antisipasi dan membuat TNI efektif dan efisien dalam melaksanakan tugasnya," ujar Gatot di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (1/7).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kendati demikian, dirinya yakin bahwa TNI nantinya akan tetap melanjutkan Minimum Essential Force (MEF) yang saat ini sudah dilakukan di bawah kepemimpinan Jenderal Moeldoko. Gatot pun yakin, pemerintah tentunya akan mendukung hal ini.
"Lebih baik beli yang baru. Kalau sudah menjadi keputusan Presiden maka tidak bisa ditawar lagi," ucapnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengatakan berulang kali jatuhnya pesawat TNI akan menjadi salah satu bahan pembahasan dalam uji kelayakan dan kepatutan nanti. Menurutnya, hal ini sangat penting untuk dibahas karena TNI bukan hanya kehilangan pesawat tempur, namun juga sering kali kehilangan prajurit-prajurit terbaiknya.
Mahfudz menilai kejadian yang terus berulang ini tidak dapat lagi menjadi alasan bagi pemerintah terutama Kementerian Pertahanan dan TNI untuk melakukan modernisasi alutsista dengan pembelian barang bekas melalui pola hibah.
Hal serupa diutarakan oleh Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais. Menurutnya, hal mengenai ketahanan alutsista akan menjadi agenda pembahasan dalam uji kelayakan kepada Jenderal Gatot yang rencananya akan digelar pada pukul 14.00 WIB nanti. Tak lupa juga, Hanafi mengatakan Komisi I DPR akan mempertanyakan perlunya evaluasi atas pola hibah ini. (utd)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK