PDIP Indikasikan Kubu Prabowo Bisa Masuk Kabinet Kerja

Christie Stefanie | CNN Indonesia
Jumat, 03 Jul 2015 03:40 WIB
Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Ahmad Basarah menilai Presiden Joko Widodo perlu untuk mempertimbangkan dukungan politik di parlemen.
Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat PDIP Ahmad Basarah memberikan keterangan pers terkait rencana pelaksanaan kongres partai tersebut di Kantor DPP PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan (7/4). (ANTARA/Andika Wahyu)
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Ahmad Basarah menilai Presiden Joko Widodo perlu untuk mempertimbangkan dukungan politik di parlemen, apabila ingin melakukan perombakan atau reposisi menteri di Kabinet Kerjanya.

Penilaian itu disampaikan oleh Basarah, menyikapi kabar akan masuknya kader dari partai politik Koalisi Merah Putih ke dalam Kabinet Kerja.

"Kalau mau realistis, dukungan di parlemen belum signifikan. Banyak yang harus jadi persetujuan DPR," ujar Basarah di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (2/7). (Baca juga: Rini Soemarno Menyatakan Bersyukur jika Diganti)

Oleh karena itu, Basarah mengatakan Presiden Jokowi harus mempertimbangkan bagaimana caranya agar dukungan politik ini bertambah. Menurutnya, salah satu caranya adalah dengan melibatkan kader di luar KIH.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kendati demikian, Basarah mengingatkan agar Presiden Jokowi tetap mempertimbangkan figur-figur dari partai politik Koalisi Indonesai Hebat yang memiliki kredibilitas untuk masuk Kabinet Kerja.  "Sehingga, bisa dapat multi benefit," ucapnya. (Baca juga: Soal Jatah Menteri Jokowi, Demokrat Tahu Diri)

Anggota Komisi III DPR ini meyakini fungsi check and balances DPR akan tetap berjalan, apabila kader-kader di luar KIH nantinya memang masuk ke dalam pemerintahan. Hal itu dikarenakan adanya juga kritikan yang diberikan oleh partai pendukung apabila kebijakn pemerintah tidak pro rakyat.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan belum ada pembicaraan mengenai hal ini di internal KMP. Muzani menekankan reshuffle merupakan domain Presiden Jokowi sepenuhnya.  "Presiden Jokowi berhak mengangkat siapa pun," ucap Muzani. (Baca juga: Andi Sumringah Diisukan Gantikan Menteri Pertahanan)

(sip)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER