Hanura, NasDem, dan PDIP Tidak Beri Usulan Dana Aspirasi
Yohannie Linggasari | CNN Indonesia
Rabu, 01 Jul 2015 17:24 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Hari ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat paripurna untuk mendengarkan usulan resmi dari masing-masing fraksi terkait dana aspirasi. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro turut hadir dalam rapat ini.
Dalam rapat paripurna ini, ada tiga fraksi yang tidak memberikan usulannya sama sekali karena penolakannya atas dana aspirasi. Ketiga fraksi tersebut yaitu Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Penolakan ini sudah mereka sampaikan sejak awal.
NasDem secara terang-terangan menunjukkan penolakannya dengan keluar (walk out) saat rapat tengah berlangsung. Sebanyak delapan politisi NasDem keluar dari ruangan.
"NasDem menolak dana aspirasi dan karenanya memutuskan untuk tidak mengirimkan anggotanya untuk rapat paripurna yang membahas Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP)," kata Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem Johnny G. Plate sebelum meninggalkan ruangan, Rabu (1/7). (Baca juga: DPR Berang Pemerintah Tolak Dana Aspirasi)
Sementara itu, tidak ada perwakilan dari PDIP untuk memberikan masukannya atas UP2DP atau yang lebih dikenal denan dana aspriasi. Di sisi lain, Hanura melalui juru bicaranya Arief Suditomo menyatakan menolak program dana aspirasi.
"Kami menilai dana aspirasi bukanlah program prioritas. Hal itu disebabkan saat ini sudah ada dana reses dan dana kunjungan dapil," katanya.
Sementara itu, fraksi lainnya memberikan usulan terkait pembangunan. Fraksi Partai Golongan Karya, misalnya, memberikan usulan program pembangunan jalan desa, sarana sanitasi, sarana irigasi, serta sarana pendidikan dasar.
"Fraksi Partai Golkar memandang usulan program dapil merupakan terobosan penting dalam rangka pemerataan pembangunan di pelosok tanah air," kata politisi Partai Golkar M. Misbakhun. (Baca juga: DPR Dinilai Terlalu Nafsu Akan Anggaran Melalui Dana Aspirasi)
Sementara, Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Totok Daryanto menyatakan pihaknya mengusulkan pembangunan tempat ibadah, pengadaan bibit ternak, penyediaan sarana internet, serta perbaikan jalan umum.
Adapun, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyarankan pembangunan sarana olahraga, sarana kesenian, perpustakaan, perbaikan kantor desa, serta pembangunan dan perbaikan tempat pemakaman umum (TPU). (Baca juga: Sikap Demokrat di Dana Aspirasi Tegaskan Politik Dua Kaki SBY)
"Kami juga mengusulkan perbaikan jembatan. Masih banyak siswa sekolah yang mempertaruhkan nyawanya hanya untuk pergi ke sekolah karena jembatan yang tidak layak," kata Politisi PKB Rohani Vanath.
BACA FOKUS: Duit Aspirasi di Tangan Jokowi (hel)
Dalam rapat paripurna ini, ada tiga fraksi yang tidak memberikan usulannya sama sekali karena penolakannya atas dana aspirasi. Ketiga fraksi tersebut yaitu Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Penolakan ini sudah mereka sampaikan sejak awal.
NasDem secara terang-terangan menunjukkan penolakannya dengan keluar (walk out) saat rapat tengah berlangsung. Sebanyak delapan politisi NasDem keluar dari ruangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu, tidak ada perwakilan dari PDIP untuk memberikan masukannya atas UP2DP atau yang lebih dikenal denan dana aspriasi. Di sisi lain, Hanura melalui juru bicaranya Arief Suditomo menyatakan menolak program dana aspirasi.
Sementara itu, fraksi lainnya memberikan usulan terkait pembangunan. Fraksi Partai Golongan Karya, misalnya, memberikan usulan program pembangunan jalan desa, sarana sanitasi, sarana irigasi, serta sarana pendidikan dasar.
"Fraksi Partai Golkar memandang usulan program dapil merupakan terobosan penting dalam rangka pemerataan pembangunan di pelosok tanah air," kata politisi Partai Golkar M. Misbakhun. (Baca juga: DPR Dinilai Terlalu Nafsu Akan Anggaran Melalui Dana Aspirasi)
Sementara, Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Totok Daryanto menyatakan pihaknya mengusulkan pembangunan tempat ibadah, pengadaan bibit ternak, penyediaan sarana internet, serta perbaikan jalan umum.
Adapun, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyarankan pembangunan sarana olahraga, sarana kesenian, perpustakaan, perbaikan kantor desa, serta pembangunan dan perbaikan tempat pemakaman umum (TPU). (Baca juga: Sikap Demokrat di Dana Aspirasi Tegaskan Politik Dua Kaki SBY)
"Kami juga mengusulkan perbaikan jembatan. Masih banyak siswa sekolah yang mempertaruhkan nyawanya hanya untuk pergi ke sekolah karena jembatan yang tidak layak," kata Politisi PKB Rohani Vanath.
BACA FOKUS: Duit Aspirasi di Tangan Jokowi (hel)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK