Dukungan Petisi Tolak Aturan Jaminan Hari Tua Tembus 81 Ribu

Jakarta, CNN Indonesia -- Dukungan terhadap petisi aturan baru pencairan dana Jaminan Hari Tua menembus angka 81 ribu. Petisi ini dibuat oleh Gilang Mahardika, warga Yogyakarta yang tak bisa mencarikan dana JHT-nya karena aturan baru tersebut.

Total dukungan hingga Jumat (3/7) pukul 08.45 WIB mencapai 81.000 lebih dukungan.

Petisi tersebut dibuat di laman change.org. Petisi tersebut ditujukan pada Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Presiden Joko Widodo dan BPJS Ketenagakerjaan.

Pilihan Redaksi Dukungan Penolakan Aturan Baru BPJS Ketenagakerjaan Meroket NasDem: Aturan Baru Jaminan Hari Tua Rugikan Pekerja Menteri Hanif Nilai Aturan Baru BPJS Malah Untungkan Pekerja BPJS Watch: PP Pengatur Jaminan Hari Tua Belum Terbit

Dalam petisinya, Gilang menceritakan tentang bagaimana dirinya gagal mencairkan JHT karena peraturan baru yang diterapkan mulai 1 Juli 2015 menyatakan bahwa pencairan dana JHT bisa dilakukan setelah masa kepesertaan 10 tahun (yang mana bisa diambil 10% saja dan sisanya bisa diambil setelah usia 56 tahun). (Baca juga: Cerita DPR soal Aturan Jaminan Hari Tua yang Mendadak Berubah)

"Kami merasa dirugikan, karena uang tersebut adalah uang yang dipotong tiap bulan dari penghasilan kami. Selain itu peraturan ini juga terkesan terburu-buru dan minim sosialisasi, sehingga banyak masyarakat yang tidak tahu-menahu dan akhirnya merasa diperlakukan secara kurang adil," kata Gilang.

Sebelumnya, Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 yang diteken Presiden Joko Widodo pada awal Juli, disebutkan bahwa pencairan dana JHT hanya bisa dilakukan setelah kepesertaan berlangsung selama 10 tahun. Itu pun tak bisa diambil sepenuhnya sebelum berusia 56 tahun.

Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Elvyn G. Masassya menjelaskan kebijakan ini sesuai dengan UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. (Baca juga: Kebijakan Ditolak, Dirut BPJS Ketenagakerjaan Temui Menaker)

"Selain itu kami juga harus mematuhi Peraturan Pemerintah (PP) yang baru keluar pada 30 Juni lalu. Jadi, ini peraturan pemerintah, bukan peraturan BPJS," kata Elvyn kepada CNN Indonesia, Kamis (2/7).

Elvyn berpendapat kebijakan baru lebih ideal daripada sebelumnya yang menetapkan pencairan JHT bisa dilakukan ketika seseorang telah bekerja selama lima tahun. Dengan jangka waktu sepuluh tahun, kata Elvyn, dana yang terkumpul akan lebih banyak dan sesuai untuk hari tua.

"Namanya juga Jaminan Hari Tua, jadi dananya memang diperuntukkan untuk hari tua. Masa kerja sepuluh tahun lebih ideal," katanya. (sur)