Muktamar ke-33 NU Bahas Soal Islam Nusantara

Aulia Bintang Pratama | CNN Indonesia
Jumat, 03 Jul 2015 19:20 WIB
Tak hanya membahas soal memperkokoh bangsa, dalam muktamar pada awal Agustus mendatang akan dibahas juga rekomendasi NU kepada pemerintah.
Ketua PBNU Said Aqil Siradj menegaskan Islam di Indonesia tidak sama dengan Islam di Timur Tengah. Photografer Aulia Bintang Pratama/CNN IndonesiaKetua PBNU Said Aqil Siradj menegaskan Islam di Indonesia tidak sama dengan Islam di Timur Tengah di Jakarta, Jumat, 3 Juli 2015. (CNN Indonesia/Aulia Bintang Pratama)
Jakarta, CNN Indonesia -- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama bersiap menggelar Muktamar ke-33 yang akan dilaksanakan pada 1 Agustus 2015 hingga 5 Agustus 2015, mendatang. Ketua PBNU Said Aqil Siradj mengatakan pembukaan muktaman akan dihadiri oleh Presiden Indonesia Joko Widodo yang didampingi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Rencananya, acara tersebut akan dilaksanakan di Jombang sebagai tempat asal para pendiri PBNU. "Selama ini Muktamar PBNU tak pernah diadakan di Jombang, padahal menjadi tempat asal para pendirinya," kata Said saat ditemui di kantor PBNU, Jumat (3/7).

"Acara akan dihadiri dan dibuka oleh Pak Jokowi dan ditutup oleh Pak Jusuf Kalla."

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sebagai tema besar dari pagelaran muktamar, Said mengatakan PBNU memilih tema "Islam Nusantara". Tema dipilih, kata Said, sebagai bentuk harapan atas bertambah kokohnya bangsa melalu acara ini.

"Islam nusantara adalah Islam yang ramah, santun, menyatu dengan budaya sebagai peradaban Indonesia," katanya.

Selain itu, Said menegaskan bahwa Islam di Indonesia sangat berbeda dengan Islam di kawasan Timur Tengah. Hal itu menjadi salah satu target yang akan diperkokoh melalui gelaran muktamar.

Melalui muktamar juga, PBNU akan memberikan beberapa rekomendasi kepada pemerintah yang berkaitan dengan masalah-masalah keagamaan. Said menyebut ada tiga hal yang ditargetkan menjadi rekomendasi hasil muktamar tersebut.

Beberapa rekomendasi, kata Said, ada yang bersifat mendengarkan pertanyaan dari bawah, tematik dan juga bersifat undang-undang.

"Ada juga yang bersifat Undang-Undang. Artinya adalah melihat UU negara mana yang kurang menguntungkan rakyat akan kita kritisi," ujarnya.

(meg)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER