Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Jendral Keuangan Daerah Reydonnyzar Moenek mengatakan pihaknya tengah menanti hasil putusan rapat terbatas antara Mendagri, Menkopolhukam, dan Menkeu sebagai solusi penambahan biaya pengamanan Pilkada.
Biaya keamanan yang kurang dari kebutuhan berpeluang mengundur pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah yang direncanakan akan digelar pada pertengahan 2015.
"Kami sejatinya pada APBD sudah tersedia Rp 645 miliar. Ini baik bagi Kepolisian, Kejaksaan dan aparatur teritorial," kata Donny saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (3/7).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Donny juga menjelaskan saat ini Mendagri Tjahjo Kumolo juga telah melaporkan perkembangan biaya pengamanan Pilkada kepada Jokowi sehingga solusi kekurangan dana keamanan bisa diselesaikan sehingga pelaksanaan Pilkada bisa digelar sesuai yang direncanakan sebelumnya.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti dalam rapat Komisi II DPR mengatakan dana pengamanan pilkada yang dibutuhkan adalah Rp 1,07 triliun. Sementara, dana yang tersedia masih belum mencapai angka yang diinginkan.
(Baca Juga: Polri Butuh Dana Pengamanan Pilkada Rp 1,07 Triliun)
Badrodin lantas mengusulkan agar penyelenggaraan pilkada ditunda, apabila anggaran untuk pengamanan belum dapat diberikan sepenuhnya. "Yang belum ada anggaran, ditunda saja. Kalau yang sudah ada anggarannya siap jalan," ujar Badrodin di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (2/7).
(Baca Juga: Kapolri Sarankan Penundaan Pilkada di Beberapa Daerah)Hal serupa disampaikan oleh Ketua Komisi III DPR Azis Syamsudin. Menurutnya, memang perlu dibuat tenggang waktu apabila pada saatnya, anggaran pengamanan ini masih belum dapat dipenuhi seluruhnya. Rencananya, Pilkada akan diselenggarakan secara serentak pada 9 Desember nanti di 269 daerah di indonesia.
"Harus ada solusi karena keamanan, ketertiban adalah faktor utama jalannya Pilkada," ujar Azis.
(utd)