Jokowi Dianjurkan Ubah Nama 'Kabinet Kerja'

Jakarta, CNN Indonesia -- Peneliti LIPI Siti Zuhro menyarankan agar Presiden Joko Widodo mengganti nama kabinetnya, dari Kabinet Kerja menjadi Kabinet Nawacita. Saran ini disampaikannya menanggapi isu reshuffle yang akan dilakukan dalam waktu dekat.

Menurutnya, pesan nawacita yang selama ini didengungkan oleh Jokowi selama kampanye tidak terlihat di 34 pembantunya yang tergabung dalam Kabinet Kerja. Siti Zuhro bahkan mempertanyakan mau dibawa kemana Kabinet Kerja yang bernaung pada nawacita ini.

"Kabinet Kerja, kata kerja itu kosakata umum saja. Kalau Kabinet Nawacita, ada filosofinya dan rujukannya jelas," ucap Siti Zuhro di Jakarta, Ahad (5/6).

Pilihan Redaksi Jokowi Setuju Rombak Kabinet Tidak dalam Waktu Dekat JK Yakin Sri Mulyani Tolak Tawaran jadi Menteri Keuangan Sekjen Demokrat Bantah Kadernya Masuk Kabinet Jokowi

Siti Zuhro menilai nama Kabinet Kerja tersebut kurang menggigit dan memenuhi ekspektasi rakyat Indonesia. Hal ini disampaikannya karena Jokowi mengggantikan Susilo Bambang Yudhoyono yang memimpin pemerintahan Indonesia selama 10 tahun.

Ia mengakui tingginya ekspektasi rakyat kepada Jokowi sudah terlihat sejak Jokowi menjadi calon Gubernur DKI Jakarta bersama Basuki Tjahaja Purnama. Kemudian, selama kurang lebih 18 bulan menjabat, elektabilitas Jokowi menjadi presiden pun sangat tinggi.

Selain itu, Zuhro turut menyoroti, Jokowi merupakan presiden yang tidak merangkap jabatan sebagai ketua umum partai. Hal tersebut yang menimbulkan pemikiran akan rentannya tarik menarik kepentingan di dalam pemerintahannya.

Kendati demikian, Ia mengatakan Presiden Jokowi sepertinya lupa akan hal tersebut. Itu terlihat dari cukup bengkaknya jumlah menteri di Kabinet Kerja. Padahal, adanya perubahan dan penggabungan di beberapa kementerian.

"Dulu apapun yang dilakukan SBY dikritisi sangat tajam. Tapi kali ini (pemerintahan Jokowi), sepertinya pada speechless," ucapnya.

Oleh karena itu, Siti menilai Presiden Jokowi belum memunculkan sosok kepemimpinannya secara utuh. Hal ini yang kemudian berimbas pada tidak adanya 'senjata' yang dapat dibanggakan oleh pemerintahan Jokowi selama 100 hari bahkan dalam satu tahun pertama pemerintahannya. (sip)