Ahok akan Panggil RS Sumber Waras Terkait Temuan BPK
CNN Indonesia
Jumat, 10 Jul 2015 12:40 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berencana memanggil pihak Rumah Sakit Sumber Waras terkait adanya temuan Badan Pengawas Keuangan (BPK) yang menyatakan pembelian lahan Rumah Sakit terlalu mahal. Ia juga berencana akan duduk bersama dengan BPK untuk mengkaji temuannya tersebut.
"Kami mau duduk bersama dan memberitahu bahwa menurut kami BPK tidak pantas audit seperti ini. Tendensius sekali," kata Ahok saat ditemui di Balai Kota, Jakarta, Jumat (10/7).
Sebelumnya, BPK menilai pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras seluas 3,7 hektar untuk membangun pusat pengobatan kanker itu dinilai merugikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sebanyak Rp 191 miliar. (Lihat Juga: Ahok Kesal BPK Hambat Pembebasan Lahan Sumber Waras)
Selisih harga tersebut terjadi karena BPK menemukan perbedaan harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada lahan di di sekitar Rumah Sakit Sumber Waras dengan lahan rumah sakit itu sendiri. Sehingga diindikasikan ada penggelembungan dana.
"Seharusnya BPK auditnya jangan prosedural saja. Substansial. Ini yang saya kritik. Semua orang berpotensi merugikan," ujar Ahok.
Dengan adanya temuan BPK tersebut, Ahok mengaku akan membatalkan pembelian lahan milik Rumah Sakit Sumber Waras.
"Pembelian lahan akan saya batalkan, mana berani saya lawan Allah tanda kutip," ujar Ahok kemarin.
Sebelumnya, Juru bicara BPK Yudi Ramdan mengatakan bahwa seluruh audit yang dilakukan oleh BPK terkait kegiatan keuangan Provinsi DKI Jakarta sudah dilakukan secara sistematis dan dengan prosedur yang sesuai. Termasuk pembelian tanah di kompleks Rumah Sakit Sumber Waras.
Yudi menyatakan, auditor BPK tidak menemukan kelayakan teknis yang benar di dalam pengadaan tersebut. (Baca Juga: BPK Berkukuh Pengadaan Tanah RS Sumber Waras Bermasalah)
"Di dalam proses audit, kami minta kejelasan mereka soal pemilihan lokasi dan proses kelayakan teknisnya. Lalu di dalam pemeriksaan itu ada lima poin yang kami lihat dan memang kesimpulannya, proses pengadaan lahan yang dilakukan oleh Provinsi DKI Jakarta belum dilakukan secara maksimal," jelas Yudi di Jakarta, Rabu (8/7).
BPK pun yakin pada pernyataannya sebelumnya bahwa Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) lahan tersebut harusnya sama dengan bangunan-bangunan di sekitarnya.
Selain masalah pengadaan lahan Rumah Sakit Sumber Waras, BPK juga menemukan adanya permasalahan pada kelebihan premi asuransi sebesar Rp 3,6 miliar dan biaya operasional pendidikan sebesar Rp 3,05 miliar. Selain itu, BPK juga menemukan pengawasan yang lemah pada pengadaan lahan di Mangga Dua seluas 30,88 hektar.
"Kami mau duduk bersama dan memberitahu bahwa menurut kami BPK tidak pantas audit seperti ini. Tendensius sekali," kata Ahok saat ditemui di Balai Kota, Jakarta, Jumat (10/7).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Seharusnya BPK auditnya jangan prosedural saja. Substansial. Ini yang saya kritik. Semua orang berpotensi merugikan," ujar Ahok.
"Pembelian lahan akan saya batalkan, mana berani saya lawan Allah tanda kutip," ujar Ahok kemarin.
Sebelumnya, Juru bicara BPK Yudi Ramdan mengatakan bahwa seluruh audit yang dilakukan oleh BPK terkait kegiatan keuangan Provinsi DKI Jakarta sudah dilakukan secara sistematis dan dengan prosedur yang sesuai. Termasuk pembelian tanah di kompleks Rumah Sakit Sumber Waras.
Yudi menyatakan, auditor BPK tidak menemukan kelayakan teknis yang benar di dalam pengadaan tersebut. (Baca Juga: BPK Berkukuh Pengadaan Tanah RS Sumber Waras Bermasalah)
"Di dalam proses audit, kami minta kejelasan mereka soal pemilihan lokasi dan proses kelayakan teknisnya. Lalu di dalam pemeriksaan itu ada lima poin yang kami lihat dan memang kesimpulannya, proses pengadaan lahan yang dilakukan oleh Provinsi DKI Jakarta belum dilakukan secara maksimal," jelas Yudi di Jakarta, Rabu (8/7).
BPK pun yakin pada pernyataannya sebelumnya bahwa Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) lahan tersebut harusnya sama dengan bangunan-bangunan di sekitarnya.
Selain masalah pengadaan lahan Rumah Sakit Sumber Waras, BPK juga menemukan adanya permasalahan pada kelebihan premi asuransi sebesar Rp 3,6 miliar dan biaya operasional pendidikan sebesar Rp 3,05 miliar. Selain itu, BPK juga menemukan pengawasan yang lemah pada pengadaan lahan di Mangga Dua seluas 30,88 hektar.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK