BIN-Kemendagri Sinergi Kurangi Kerusuhan Pilkada Serentak

Resty Armenia, CNN Indonesia | Senin, 13/07/2015 17:37 WIB
BIN berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri karena personel lembaga telik sandi itu kurang untuk mengamankan pilkada serentak. etua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Malik memberikan pengarahan pada komisioner KPU di Provinsi Riau, di Kota Pekanbaru, Sabtu (18/4). Husni Kamil Malik melakukan supervisi tahapan Pilkada serentak di Riau. (Antara Foto/FB Anggoro)
Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Intelijen Negara (BIN) bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memastikan pilkada serentak 9 Desember mendatang berjalan aman. Hal itu disepakati dalam pertemuan yang dilakukan Kepala BIN Letnan Jenderal (Purn) TNI Sutiyoso dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Kantor Kemendagri, Senin (13/7).

Selain dengan Kemendagri, BIN juga bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk menjalankan operasi di luar negeri.

"Tugas lingkup saya sangat erat dengan Menlu dan Mendagri. Kami ada operasi di luar negeri, di kedutaan, saya tadi pagi dengan Menlu dan Pak Tjahjo, saya minat bangun sinergi antara petugas kami dengan pemerintah daerah," ujar Sutiyoso di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (13/7).


Menurut pria yang akrab disapa Bang Yos ini, jika ketiga lembaga ini berjalan masing-masing, maka tugas BIN akan semakin sulit. "Apalagi personel kami terbatas," kata dia.

Setelah resmi dilantik menjadi Kepala BIN, Sutiyoso mengaku tantangan yang paling dekat dihadapi adalah membuat pilkada serentak berjalan aman. Namun personel BIN tidak cukup untuk menghadapi pilkada serentak.

Presiden Joko Widodo menyadari hal itu, sehingga memerintahkan Sutiyoso merekrut personel baru BIN. Jokowi menargetkan akan ada 1.000 orang yang direkrut menjadi anggota BIN.

Penambahan personel memang menjadi prioritas Sutiyoso saat ini lantaran kondisi personel yang tidak ideal untuk bisa mengawal pilkada serentak. “Untuk menghadapi pilkada serentak saja ini, sebanyak 269 (deaerah), maka rata-rata satu anggota intelijen dari intelijen daerah menghandle tiga kabupaten. Itu tidak masuk akal satu orang untuk tiga kabupaten, apalagi di luar jawa,” ujarnya.

Menurut Sutiyoso, pengamanan pilkada serentak bukan perkara mudah. Dalam perhitungan buruk, sebut saja akan ada 10 persen dari daerah pilkada serentak itu akan rusuh, maka jumlahnya akan ada 27 daerah.

Kalau kerusuhan itu terjadi dalam waktu yang bersamaan dan dengan lokasi yang jauh terpencar-pencar, maka penanganan makin rumit. “Kalau itu terjadi, citra kita sudah akan buruk sekali. Oleh karena itu nanti BIN tentu saja akan bekerja sama ketat dengan aparat, baik itu TNI, maupun kepolisian,” katanya.

Dalam perhitungan Sutiyoso, komposisi ideal dalam BIN adalah setidaknya dalam satu kabupaten ada dua sampai tiga agen. Hal itu penting untuk bisa menyerap segala informasi yang diperlukan terkait pertahanan dan keamanan. (rdk)