Menteri Tedjo Klaim Tak Pernah Ada Surat Larangan Beribadat

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan pemerintah dan aparat keamanan tak pernah menemukan adanya Surat Edaran dari Gereja Injil Di Indonesia (GIDI) yang bertujuan untuk melarang umat islam di Tolikara untuk beribadat.

"(SE) itu dari mana? itu dibantah oleh panitia yg ada di sana, suratnya ada tapi, saya juga belum liat, tapi itu bisa aja dari mana saja. Mereka juga mengatakan tidak pernah mengeluarkan seperti itu," kata Tedjo saat ditemui di Jakarta, Senin (20/7). (Baca juga: Belum Ada Polisi yang Mengaku Menembak pada Insiden Tolikara)

Pilihan Redaksi Insiden Tolikara Bukan Hanya Konflik Agama Mendagri Tjahjo: Tolikara Tak Terkait dengan SARA DPR: Intelijen Kecolongan dan Waspadai Perda Agama

Tedjo mengatakan pengecekan serupa juga telah dilakukan oleh Kapolda dan Pangdam di Papua, namun hasil-nya sama, keberadaan surat edaran itu nihil alias tak ada.

Sebelumya, telah terjadi Insiden di Tolikara antara Jemaat Kristen dan Muslim. Insiden diyakini dipicu dari beredarnya surat edaran Gereja Injili di Indonesia (GIDI) yang mengimbau warga muslim untuk tidak menggunakan pengeras suara saat melaksanakan Salat Idul Fitri.

Alasannya, lokasi Salat Id hanya berjarak sekitar 250 meter dari tempat dilangsungkannya sebuah seminar internasional yang dihadiri oleh pemuda dari Nias, Sumatera Utara, Papua Barat, Kalimantan (Dayak), Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan diperkirakan mencapai dua ribu orang pemuda GIDI.  (Baca juga: Dukungan Petisi Usut Tuntas Kasus Tolikara Mengalir Deras)

Pernyataan Tedjo berseberangan dengan pengakuan Presiden Sinode Gereja Injili di Indonesia (GIDI) Dorman Wandikmbo. Menurut Dorman pihaknya telah mengingatkan umat Islam di Tolikara untuk mematuhi surat pemberitahuan yang telah dilayangkan gereja dua minggu sebelum kegiatan dilangsungkan. 

Sementara itu, DPR menilai  seharusnya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Tedjo Edhy Purdijatno bisa turun ke lapangan untuk memberi solusi. “Terjun ke lapangan perlu dilakukan karena masalah ini tidak dapat diselesaikan hanya melalui pembahasan di pusat. Komisi III akan cek itu, dan meminta Menkopolhukam untuk segera turun ke lapangan," kata Ketua Komisi Hukum DPR Aziz Syamsuddin di Jakarta, Sabtu lalu. 

(sip)