Ada Tembakan Peringatan Sebelum Peluru Mendarat di Tolikara
Gilang Fauzi | CNN Indonesia
Rabu, 22 Jul 2015 13:00 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Kepolisian RI Jenderal Badrodin Haiti mengatakan penembakan yang dilepaskan aparat dalam insiden Tolikara, Papua, dilakukan sesuai prosedur pengamanan. Timah panas terpaksa menembus para terduga pelaku pembakaran lantaran upaya negosiasi mengalami kebuntuan.
"Apa yang dilakukan aparat keamanan sesuai prosedur karena sudah dilakukan negosiasi, mereka anarkis. Maka dilakukan penembakan peringatan. Tembakan peringatan tidak digubris, maka ditembak ke bawah," ujar Badrodin di Kejaksaan Agung, Rabu (22/7).
Badrodin menilai penembakan tersebut bukan sebagai bentuk pelanggaran lantaran dlakukan sebagai bentuk pengamanan dan perlindungan terhadap masyarakat yang melaksanakan ibadah.
Meski demikian, Badrodin memastikan pihak kepolisian bakal tetap melakukan penyelidikan untuk memastikan penembakan itu tidak menyalahi aturan.
Bagaimanapun, Badrodin berharap masyarakat bisa mempercayakan sepenuhnya penanganan kasus kepada pihak kepolisian yang kini mengklaim telah mengantongi empat nama calon tersangka. Dia mengimbau masyarakat tidak lagi tersulut provokasi yang bisa memperkeruh suasana.
"Sekarang situasi keamanan sudah cukup kondusif. Saya sudah ke sana bahkan kemarin Pak Mendagri meletakkan batu pertama pembangunan masjid dan kemudian akan dibangun kios-kios yang terbakar," kata dia.
Sementara itu terkait dengan tersangka, hari ini pihak kepolisian mengagendakan pemeriksaan terhadap saksi insiden Tolikara, Papua.
"Hari ini diperiksa lima saksi. Insya Allah nanti akan ditetapkan tersangkanya. Mungkin ada 3-4 orang," ujar Badrodin usai mengikuti upacara peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-56 di Gedung Kejaksaan Agung yang dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi dan dihadiri para pejabat tinggi pemerintah.
Badrodin enggan menyebut apakah insiden di Tolikara turut melibatkan pejabat tertentu atau tidak. Namun dia menyatakan telah mengantongi lebih dari 30 kesaksian.
Menurut Badrodin, surat edaran soal pembatasan ibadah yang diterbitkan oleh badan penerja GIDI di wilayah Toli itu asli. Dia pun membenarkan surat edaran itu ditandatangani langsung oleh Ketua Wilayah Toli.
Namun setelah Kepolisian berkoordinasi dengan Presiden GIDI, mereka mendapatkan jawaban bahwa surat itu tidak resmi lantaran tidak mendapat persetujuan dari Presiden GIDI.
Pihak Kepolisian Resor Toli lantas berkoordinasi dengan Bupati Tolikara untuk meminta agar masyarakat muslim diizinkan salat Id di lapangan Koramil. Bupati merespons permintaan itu dan mengatakan bakal berkoordinasi dengan panitia GIDI di Tolikara dan meminta surat itu dicabut.
"Tetapi sampai pelaksanaanya, Kapolres belum terima surat itu. Sembari menunggu jawaban Bupati (yang berkoordinasi dengan panitia GIDI), polisi mempersilakan masyarakat muslim setempat untuk salat Id sambil dijaga aparat polisi dan TNI,” kata Badrodin. (pit)
"Apa yang dilakukan aparat keamanan sesuai prosedur karena sudah dilakukan negosiasi, mereka anarkis. Maka dilakukan penembakan peringatan. Tembakan peringatan tidak digubris, maka ditembak ke bawah," ujar Badrodin di Kejaksaan Agung, Rabu (22/7).
Badrodin menilai penembakan tersebut bukan sebagai bentuk pelanggaran lantaran dlakukan sebagai bentuk pengamanan dan perlindungan terhadap masyarakat yang melaksanakan ibadah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bagaimanapun, Badrodin berharap masyarakat bisa mempercayakan sepenuhnya penanganan kasus kepada pihak kepolisian yang kini mengklaim telah mengantongi empat nama calon tersangka. Dia mengimbau masyarakat tidak lagi tersulut provokasi yang bisa memperkeruh suasana.
"Hari ini diperiksa lima saksi. Insya Allah nanti akan ditetapkan tersangkanya. Mungkin ada 3-4 orang," ujar Badrodin usai mengikuti upacara peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-56 di Gedung Kejaksaan Agung yang dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi dan dihadiri para pejabat tinggi pemerintah.
Badrodin enggan menyebut apakah insiden di Tolikara turut melibatkan pejabat tertentu atau tidak. Namun dia menyatakan telah mengantongi lebih dari 30 kesaksian.
Menurut Badrodin, surat edaran soal pembatasan ibadah yang diterbitkan oleh badan penerja GIDI di wilayah Toli itu asli. Dia pun membenarkan surat edaran itu ditandatangani langsung oleh Ketua Wilayah Toli.
Namun setelah Kepolisian berkoordinasi dengan Presiden GIDI, mereka mendapatkan jawaban bahwa surat itu tidak resmi lantaran tidak mendapat persetujuan dari Presiden GIDI.
Pihak Kepolisian Resor Toli lantas berkoordinasi dengan Bupati Tolikara untuk meminta agar masyarakat muslim diizinkan salat Id di lapangan Koramil. Bupati merespons permintaan itu dan mengatakan bakal berkoordinasi dengan panitia GIDI di Tolikara dan meminta surat itu dicabut.
"Tetapi sampai pelaksanaanya, Kapolres belum terima surat itu. Sembari menunggu jawaban Bupati (yang berkoordinasi dengan panitia GIDI), polisi mempersilakan masyarakat muslim setempat untuk salat Id sambil dijaga aparat polisi dan TNI,” kata Badrodin. (pit)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK