Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyatakan pemerintah provinsinya tak perlu membentuk Satuan Tugas Perlindungan Anak. Untuk mewujudkan kehidupan anak yang lebih baik, Ahok memilih membangun ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA).
"Kami ingin ada RPTRA, tidak usah Satgas Anak. Nanti menggaji lagi. Pegawai DKI sudah banyak sekali. Yang resmi ada 69 ribu, yang honorer hampir 50 ribu," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, bertepatan dengan Hari Anak Nasional, Kamis (23/7).
Untuk memaksimalkan fungsi RPTRA, Ahok memerintahkan perangkat masyarakat mulai dari lurah sampai anggota Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) terlibat dalam program tersebut dan berperan aktif di dalamnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Lurah sama PKK harus jadi pemerhati. (Anggota PKK) jangan jadi perempuan kurang kerjaan. Amat semua (terkait RPTRA),” kata Ahok.
Menurut mantan gubernur Belitung Timur itu, saat ini sudah ada enam RPTRA yang tersebar di Provinsi DKI Jakarta. Jumlah itu bakal bertambah karena tahun ini Pemprov DKI akan membangun sekitar 50 RPTRA lagi di seluruh wilayah.
“Kami ingin membangun banyak RPTRA sehingga setiap anak ada tempat bermain," ujar Ahok.
Selain 'memanjakan' anak dengan RPTRA, Ahok ingin agar semua anak di Jakarta bisa bersekolah. “Harapan saya seluruh anak Jakarta tidak ada yang tertinggal di sekolah, apalagi tidak sekolah. Kalau mau sekolah (tapi tak punya biaya), lapor saja agar bisa diurus," kata dia.
Sementara untuk anak-anak pemegang Kartu Jakarta Pintar, Ahok ingin membawa mereka belanja untuk membeli barang-barang kebutuhan sekolah di tahun ajaran baru ini.
"Kami mau bawa 489 ribu anak untuk belanja perlengkapan sekolah di pameran. Jadi mereka dapat diskon langsung dari penerbit,” ujar Ahok.
Menurut Ahok, saat ini dia sedang memikirkan bagaimana cara untuk mengangkut ke-489 ribu anak itu ke pameran tersebut.
(agk)