Ahok: Mending Jadi Gubernur untuk Berantas Korupsi
Lalu Rahadian | CNN Indonesia
Rabu, 15 Jul 2015 12:17 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, yang akrab disapa Ahok, memilih tetap berada di lingkaran eksekutif pemerintahan untuk dapat memberantas korupsi.
Meski citra Komisi Pemberantas Korupsi dinilai positif oleh masyarakat, tapi ternyata Ahok lebih senang melakukan pemberantasan seperti KPK dari kursi Gubernur.
Ahok menilai, eksekutif sebagai pemegang kekuasaan di tingkat daerah dan pusat menjadi kunci penting pemberantasan korupsi. Baginya, posisi tertinggi di pemerintahan daerah ataupun negara, dapat langsung merealisasikan pemberantasan korupsi itu sendiri.
"Pimpinan KPK bisa apa? Kolektif. Kalau jadi Gubernur saya bisa memecat orang langsung, dan saya jadi model. Saya mending jadi Gubernur atau Presiden untuk berantas korupsi," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (15/7).
Mantan Bupati Belitung Timur itu mengatakan, sebagai lembaga antirasuah, KPK sebenarnya tidak memiliki kekuatan yang besar dalam membantas korupsi. Apalagi, lembaga tersebut diketahui hanya dapat mengeluarkan suatu keputusan secara kolektif setelah para pimpinan melakukan musyawarah untuk mufakat.
"Kalau KPK, coba saya tanya, kolektif tidak keputusannya? Kolektif dia, bukan sendiri. Ketua KPK itu hanya juru bicara. Lebih baik jadi Gubernur untuk berantas korupsi lah," ujar Ahok.
Ahok selama ini dikenal sebagai pimpinan daerah yang anti korupsi. Selama menjabat sebagai Wakil Gubernur hingga menjadi Gubernur DKI Jakarta, Ahok kerap mengeluarkan pernyataan anti korupsi tersebut di hadapan media.
Tidak hanya sering mengeluarkan pernyataan anti korupsi, Ahok juga diketahui memiliki sebuah solusi untuk mengurangi potensi terjadinya tindakan korupsi di Indonesia.
"Pembatasan menarik uang kontan itu idenya (untuk mengikis korupsi). Tapi nanti perlawanan dari koruptor-koruptor pasti keras itu. Nanti Presiden jika mau bisa pelan-pelan seperti itu saja. Bisa juga (pembatasan tarik uang kontan) diterapkan di cakupan nasional. Jadi semua harus transaksi melalui rekening bank," kata Ahok pada Mei lalu. (meg)
Meski citra Komisi Pemberantas Korupsi dinilai positif oleh masyarakat, tapi ternyata Ahok lebih senang melakukan pemberantasan seperti KPK dari kursi Gubernur.
Ahok menilai, eksekutif sebagai pemegang kekuasaan di tingkat daerah dan pusat menjadi kunci penting pemberantasan korupsi. Baginya, posisi tertinggi di pemerintahan daerah ataupun negara, dapat langsung merealisasikan pemberantasan korupsi itu sendiri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mantan Bupati Belitung Timur itu mengatakan, sebagai lembaga antirasuah, KPK sebenarnya tidak memiliki kekuatan yang besar dalam membantas korupsi. Apalagi, lembaga tersebut diketahui hanya dapat mengeluarkan suatu keputusan secara kolektif setelah para pimpinan melakukan musyawarah untuk mufakat.
Ahok selama ini dikenal sebagai pimpinan daerah yang anti korupsi. Selama menjabat sebagai Wakil Gubernur hingga menjadi Gubernur DKI Jakarta, Ahok kerap mengeluarkan pernyataan anti korupsi tersebut di hadapan media.
Tidak hanya sering mengeluarkan pernyataan anti korupsi, Ahok juga diketahui memiliki sebuah solusi untuk mengurangi potensi terjadinya tindakan korupsi di Indonesia.
"Pembatasan menarik uang kontan itu idenya (untuk mengikis korupsi). Tapi nanti perlawanan dari koruptor-koruptor pasti keras itu. Nanti Presiden jika mau bisa pelan-pelan seperti itu saja. Bisa juga (pembatasan tarik uang kontan) diterapkan di cakupan nasional. Jadi semua harus transaksi melalui rekening bank," kata Ahok pada Mei lalu. (meg)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK