Mega Berhak dan Bebas Sebut Presiden Jokowi Petugas Partai

Jakarta, CNN Indonesia -- PDI Perjuangan meminta agar pernyataan Megawati ihwal presiden petugas partai tidak terus menerus dipersoalkan oleh publik. Megawati sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan berhak menyebut kapanpun soal Presiden Joko Widodo (Jokowi ) adalah petugas partai karena Jokowi adalah kader PDIP.

Politikus PDIP Eva Kusuma Sundari mengatakan setiap kader atau anggota PDIP adalah petugas partai. “Semuanya yang mempunyai kartu tanda anggota PDIP merupakan petugas partai,” ujar Eva kepada CNN Indonesia, Ahad (26/7).

Ketua DPP PDIP itu menuturkan, kader PDIP yang menjadi pejabat pemerintahan dari mulai wali kota atau bupati, gubernur hingga presiden pun disebutnya sebagai petugas partai. “Tidak ada pengecualian, termasuk anggota DPR dari PDIP, selama mereka masih pegang KTA PDIP,” kata Eva. (Baca: Sebutan Petugas Partai Mega ke Jokowi Terlalu Merendahkan)

Eva menegaskan, hal tersebut sudah tercantum dalam aturan di internal PDIP yang disepakati di kongres. Jadi, kata Eva, kalau Megawati kerap menyebut presiden adalah petugas partai tidak ada yang salah. “Ya memang seperti itu di konstitusi kami, sesuai juga dengan ideologi di partai kami,” ujar dia.

Pernyataan Megawati tentang presiden petugas partai yang dilontarkan lagi pada Selasa (21/7) dinilai wajar dan bebas dikatakan sebagai Ketua Umum PDIP dan tokoh nasional. (Baca: Mega Tegaskan Status Presiden Jokowi Tetap Petugas Partai)

Pernyataan tersebut muncul kembali di tengah pertanyaan publik apakah harus Megawati yang berkunjung untuk bersilaturahmi 1 Syawal ke Istana Presiden.

Ahli Hukum Tata Negara Andi Irmanputra Sidin menyatakan tidak ada keharusan protokol konsitusi bahwa Presiden tidak boleh mengunjungi tokoh senior bangsa, mantan presiden hingga ketua umum partai politik baik yang mengusungnya menjadi capres ataupun tidak guna mendahului memberi ucapan selamat hari raya. (Baca: Megawati: Jika Tak Mau Disebut Petugas Partai, Keluar!)

“Presiden tidak harus menunggu di Istana seperti simbol monarki. Presiden bisa saja keluar Istana di hari raya seperti Lebaran ini guna mendahului permintaan maaf ke Megawati atau bahkan ke tokoh bangsa lainnya,” ujar Irman kepada CNN Indonesia.

Pilihan Redaksi PDIP Beri Pembekalan Calon Kepala Daerah Jelang Pilkada 2015 JK Tamu Terakhir di Kediaman Megawati Jokowi Perlu Bicara ke Mega dan Paloh untuk Rombak Menteri

Irman mengatakan bahwa hal tersebut tidak menjatuhkan wibawa Presiden sebagai salah satu pemegang kekuasaan konsitusional. Berkaitan dengan ini pula maka presiden sebagai petugas partai juga tidak perlu dihadap-hadapkan dengan kepentingan rakyat karena partai adalah pilar utama rakyat dalam pemerintahan.

“Konstitusi sudah menjadikan partai sebagai wahana utama rakyat dalam menyalurkan kepentingannya,” tutur Irman.

Oleh karenanya, lanjut Irman, Megawati berhak menegaskan bahwa presiden adalah petugas partai. “Sama haknya dengan partai lain. Bahkan kita sebagai warga negara berhak menyatakan bahwa presiden adalah petugas kita sebagai individu warga negara,” ujarnya.

Presiden Jokowi tidak bersilaturahmi ke rumah Megawati saat Hari Raya Idul Fitri. Presiden merayakan Idul Fitri di Aceh dan setelah itu langsung pulang ke kampung halamannya di Solo, Jawa Tengah.

Eva menyatakan, tidak bertemu Jokowi dengan Mega dalam acara silaturahmi Lebaran saat hari raya tidak menjadi masalah. “Setelah Pak Jokowi dari Solo dan sudah berada di Jakarta, keduanya sudah sempat bertemu. “Tiga hari lalu mereka bertemu untuk Lebaranan, di (Jalan) Teuku Umar (rumah Megawati),”  kata Eva.

Sebelumnya, Wasekjen PDIP Ahmad Basarah menyatakan bahwa sebenarnya tak ada persoalan antara Megawati dan Jokowi lantaran pada hari pertama Idul Fitri Jokowi tidak hadir berlebaran ke rumah Megawati seperti pejabat-pejabat negara dan tokoh-tokoh nasional lainnya. (obs)