Cegah Pelecehan, Ahok Siapkan Aplikasi Pengaman Perempuan

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sedang menyiapkan aplikasi Safety Pin untuk para perempuan di DKI Jakarta untuk mencegah tindakan pelecehan. Dengan aplikasi yang terintegrasi dengan pos keamanan terdekat ini, perempuan ibu kota bisa langung melapor dan memberi tahu posisi mereka jika terjadi tindakan pelecehan.

"Kalau ada laki-laki melihat agak kurang ajar, sudah mulai pelecehan, kasih kode. Begitu kirim kodenya akan muncul notifikasi lokasi," kata Ahok saat ditemui di Balai Kota, Senin (3/8).

Pilihan Redaksi DPRD Minta Ahok Bahas Kekeringan dengan PAM Jaya dan PLN Ahok Pertimbangkan Hujan Buatan untuk Kekeringan Jakarta Pemprov DKI Rencana Bangun Pengolahan Air Non Swasta Ahok: Kita Bikin Perjanjian Satu Per Satu Warga Kalau Perlu

Jika notifikasi sudah terkirim, pos pemantau terdekat akan bisa melihat lokasi pengguna Safety Pin. Dari situlah petugas keamanan akan melacaknya.

"Jadi bisa tahu di lokasi ini ada perempuan merasa tidak aman. Maka kami akan mulai lacak," ujarnya.

Aplikasi Safety Pin berasal dari India ini sudah ada ada dan bisa diunduh. Namun, belum ada versi Bahasa Indonesia. Hal inilah yang disiapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (Baca juga: Kekerasan Seksual Anak Dominasi Laporan ke LPSK)

Ahok juga mengatakan nantinya pos pemantauan untuk Safety Pin disebarkan di pos-pos Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), halte TransJakarta, maupun di pos polisi di semua wilayah.

Selain Safety Pin, untuk menurunkan angka kejahatan di wilayahnya ia juga akan memasang CCTV yang terintegrasi dengan pusat komando di kantor polisi.

"Makanya kita akan kasih bantuan hibah kepada polda untuk bikin command center (pusat komando) dihubungkan ke semua kantor subpolsek supaya bisa awasi," ujarnya.

Sebelumnya Ahok pernah menuturkan bahwa Polda Metro Jaya memerlukan sebuah pusat komando untuk mengawasi dan mengatur semua CCTV yang hendak dipasang di Jakarta. Ia juga berkata bahwa pemimpin pengawasan CCTV nantinya akan dipegang oleh Polda. (Baca juga:Dinas Pendidikan DKI Akui Gaji Guru Terlambat)

"Kami juga mau memberikan jaringan internet infrastruktur fiber optik kepada kepolisian, supaya sampai polisi sub-sektor bisa online semua," kata Ahok di Markas Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu.

Pengawasan CCTV akan dilakukan oleh pihak kepolisian yang berada di tiap Kecamatan dan Kelurahan di Jakarta. Oleh karena itu, Ahok berjanji akan membantu penyediaan bantuan infrastruktur bagi Polsek yang ada di ibu kota.

"Nanti pengawasan CCTV ada begitu banyak di wilayah. Kan tidak mungkin di Polda mengawasi 6 ribu sampai 10 ribu CCTV. Nah ini yang harus mengawasi dibagi ke polisi subsektor," ujar Ahok.

Pemasangan CCTV akan mulai dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dalam waktu dekat ini. Setidaknya smapai akhir 2016 akan terpasang 6 ribu CCTV. (sur)