Jokowi: Lembaga Negara Tak Boleh Bergesekan

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan para pimpinan lembaga negara di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (5/8). Ia berharap, seluruh lembaga negara dapat menerapkan tata krama dan etika dalam kenegaraan supaya tidak ada gesekan antara satu dengan yang lain.

"Kami ingin saling menjaga antarlembaga negara, antarinstitusi negara, sehingga jangan sampai ada gesekan, ada benturan karena apapun yang namanya tata krama, tata etika dalam kenegaraan itu ada," ujar Jokowi di halaman Istana.

Sang Kepala Negara mengungkapkan, pertemuan konsolidasi tadi digelar agar kebijakan dan sistem negara, baik di bidang politik, sosial, dan ekonomi menjadi terintegrasi. Selain itu, seluruh lembaga negara juga diminta memiliki pemahaman yang sama dan membangun rasa kebersamaan agar negara menjadi lebih baik.

"Kita ingin bersama membangun nilai-nilai, membangun politik yang baik. Bareng-bareng kita ingin membangun kultur politik yang baik, kultur ekonomi yang baik seperti apa, sama-sama seperti itu yang ingin kita kerjakan," kata dia.

Jokowi menyadari bahwa yang disampaikan dalam pertemuan konsolidasi tadi banyak yang bersifat filosofis, namun menyamakan pandangan kepada seluruh lembaga negara dalam forum seperti itu menjadi sebuah cara berkonsolidasi kenegaraan yang diperlukan.

Tak berhenti di sana, Jokowi mengaku juga membahas soal masalah hukum modern di mana negara seharusnya membangun sebuah sistem yang preventif dan yang bisa memberikan fasilitasi degan penegakan hukum tetap dijalankan.

Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa pertemuan konsolidasi yang digelar tadi bertujuan untuk menyamakan pandangan dan visi mengenai Indonesia yang berkemajuan dan menghindari politik gaduh.

"Kalau ada perbedaan apapun antarlembaga negara atau kementerian, maka forumnya adalah rapat konsultasi. Bisa dua bulanan, bisa tiga bulanan. Kalau ada yang mendesak bisa saja disegerakan," ujar dia.

Hal kedua yang dibahas, sebut Zulkifli, adalah mengenai Sidang Tahunan MPR, DPR, dan DPD yang tadinya akan digelar dua hari, yakni 14-15 Agustus 2015 diubah menjadi satu hari saja, yakni pada 14 Agustus 2015 agar lebih efisien dan tidak bertele-tele.

"Jadi MPR pagi, dilanjutkan dengan DPD dan DPR, dilanjutkan dengan DPR pada sore hari. Jadi satu hari selesai. Tetapi nanti yang MPR itu harusnya delapan lembaga negara yang berpidato, nanti dicukupkan kepala negara. Sementara yang lainnya menyampaikan bahannya dan mendampingi agar lebih efisien," kata dia. (hafizd mukti)