Menteri Tedjo di Rumah Pribadi, Disebut Tak Akan ke Istana
Abraham Utama | CNN Indonesia
Rabu, 12 Agu 2015 12:59 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Tedjo Edhy Purdijatno, dikabarkan akan segera dicopot dari jabatannya oleh Presiden Joko Widodo, Rabu (12/8). Hingga berita ini diturunkan, Tedjo tidak terlihat bekerja di kantor kementeriannya.
Bagian Hubungan Masyarakat Kemenko Polhukam menginformasikan saat ini Tedjo masih berada di rumah pribadinya yang berada di kawasan Bambu Apus, Jakarta Timur.
Belum jelas, keputusan Tedjo untuk bermalam di rumah pribadinya dibandingkan rumah dinasnya di Jalan Denpasar, Jakarta Selatan, berkaitan dengan isu perombakan Kabinet Kerja.
Selain itu, Tedjo kemungkinan besar tidak akan datang ke kantornya mengingat pagi tadi telah beredar pesan singkat dari nomor ponselnya yang berisi salam perpisahan.
Humas Menko Polhukam menyatakan hingga pukul 12.30 WIB juga belum menerima arahan protokoler dari Istana Negara. "Biasanya kalau Bapak diundang ke Istana, protokoler Istana selalu menghubungi kami terlebih dulu," ungkap salah satu pegawai Humas Menko Polhukam kepada CNN Indonesia. (Baca juga: NasDem Benarkan Menteri Tedjo Berpamitan Lewat Pesan Singkat)
Dengan tidak adanya undangan dari pihak Istana Negara, kecil kemungkinan Tedjo akan menghadap Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla siang ini.
Tedjo yang merupakan mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut diangkat menjadi Menko Polhukam sejak awal Jokowi membentuk Kabinet Kerja. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2015, Tedjo bertugas mengkoordinasikan empat kementerian, yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Pertahanan.
Tak hanya empat lembaga itu, Tedjo juga ditugasi mengarahkan kebijakan beberapa lembaga negara lain seperti Polri, TNI, Badan Intelijen Negara dan Kejaksaan Agung. Di kementeriannya, Tedjo membawahi tujuh deputi dan lima staf ahli. (Baca juga: NasDem Bakal Gelar Rapat Soal Jumlah Kursi Menteri)
Tedjo Edhy Purdijatno merupakan salah satu kader NasDem yang dilantik Jokowi menjadi menteri, 27 Oktober 2014. Nama Tedjo selama ini santer disebut sebagai menteri yang layak diganti setelah sejumlah pernyataan kontroversial yang juga memicu kekecewaan publik.
Selain Tedjo, pejabat asal NasDem lainnya adalah Menteri Kabinet Kerja asal Partai NasDem yaitu Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursidan Baldan, dan Jaksa Agung M Prasetyo.
Tedjo adalah salah satu menteri yang disorot karena dianggap gagal dan pernyataannya memicu kekecewaan masyarakat. Pernyataan paling kontroversi muncul ketika Tedjo belum genap tiga bulan menjabat menteri, 24 Januari 2015. (Baca juga: Foto Andi di Jajaran Mantan Sinyal Pramono Jadi Seskab)
Kala itu ramai-ramai masyarakat dari berbagai kalangan mendatangi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendukung lembaga itu dari perseteruan dengan Polri. Tedjo menyebut dukungan rakyat kepada KPK versus Polri sebagai dukungan dari rakyat yang tidak jelas.
“KPK berdiri sendiri dia. Kuat dia. Konstitusi yang akan mendukung, bukan dukungan rakyat enggak jelas itu,” tutur Tedjo.
BACA FOKUS: Bongkar Pasang Menteri Jokowi (hel)
Bagian Hubungan Masyarakat Kemenko Polhukam menginformasikan saat ini Tedjo masih berada di rumah pribadinya yang berada di kawasan Bambu Apus, Jakarta Timur.
Belum jelas, keputusan Tedjo untuk bermalam di rumah pribadinya dibandingkan rumah dinasnya di Jalan Denpasar, Jakarta Selatan, berkaitan dengan isu perombakan Kabinet Kerja.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tedjo yang merupakan mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut diangkat menjadi Menko Polhukam sejak awal Jokowi membentuk Kabinet Kerja. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2015, Tedjo bertugas mengkoordinasikan empat kementerian, yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Pertahanan.
Tak hanya empat lembaga itu, Tedjo juga ditugasi mengarahkan kebijakan beberapa lembaga negara lain seperti Polri, TNI, Badan Intelijen Negara dan Kejaksaan Agung. Di kementeriannya, Tedjo membawahi tujuh deputi dan lima staf ahli. (Baca juga: NasDem Bakal Gelar Rapat Soal Jumlah Kursi Menteri)
Tedjo Edhy Purdijatno merupakan salah satu kader NasDem yang dilantik Jokowi menjadi menteri, 27 Oktober 2014. Nama Tedjo selama ini santer disebut sebagai menteri yang layak diganti setelah sejumlah pernyataan kontroversial yang juga memicu kekecewaan publik.
Selain Tedjo, pejabat asal NasDem lainnya adalah Menteri Kabinet Kerja asal Partai NasDem yaitu Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursidan Baldan, dan Jaksa Agung M Prasetyo.
Tedjo adalah salah satu menteri yang disorot karena dianggap gagal dan pernyataannya memicu kekecewaan masyarakat. Pernyataan paling kontroversi muncul ketika Tedjo belum genap tiga bulan menjabat menteri, 24 Januari 2015. (Baca juga: Foto Andi di Jajaran Mantan Sinyal Pramono Jadi Seskab)
Kala itu ramai-ramai masyarakat dari berbagai kalangan mendatangi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendukung lembaga itu dari perseteruan dengan Polri. Tedjo menyebut dukungan rakyat kepada KPK versus Polri sebagai dukungan dari rakyat yang tidak jelas.
“KPK berdiri sendiri dia. Kuat dia. Konstitusi yang akan mendukung, bukan dukungan rakyat enggak jelas itu,” tutur Tedjo.
BACA FOKUS: Bongkar Pasang Menteri Jokowi (hel)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK