JK: Hasil Audit KPK atas Calon Menteri Kadang Tak Jelas

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi tak dilibatkan dalam seleksi lima menteri baru melalui audit harta kekayaan karena, menurutnya, hasil pengecekan KPK tak cukup memberikan penjelasan yang transparan bagi publik.

"Kadang-kadang respons KPK itu tak jelas. (Diberi tanda) merah, kuning, merah, kuning, kita tidak tahu apa itu alasannya," kata JK di Kantor Wapres, Jakarta, Kamis (13/8). (Baca juga Mensesneg: Jokowi Sudah Lama Lacak Menteri Barunya)

Merah-kuning yang disebut JK ialah warna yang diberikan KPK kepada calon menteri pada seleksi kandidat Kabinet Kerja Oktober 2014. Warna merah artinya si calon menteri ditolak oleh KPK karena berisiko tersangkut perkara hukum, sedangkan warna kuning berarti kurang berisiko sehingga masih dinilai bisa menjadi menteri.

Pilihan Redaksi Indroyono: Dari Ruangan Habibie Berakhir di Carstensz Pyramid Thomas Lembong, Lulusan Arsitektur Harvard Pilihan Jokowi Secuil Kisah Tedjo: Ruangan Rapi & Pelat Mobil yang Tersamar Andi Widjajanto Ditawari Tiga Jabatan: Tidak, Saya Izin Libur

JK menilai laporan audit KPK terhadap calon menteri tak memiliki analisis mendalam dan bukti kuat yang mampu membuktikan harta menteri yang diduga 'kotor' itu bersumber dari kasus suap ataupun korupsi.

Menurut JK, tak ada pula data dan bukti yang menunjukkan menteri yang diberi label merah atau kuning sedang tersangkut proses hukum.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas Wakil Ketua KPK Indriyanto Seno Adji mengatakan Presiden Jokowi tak melibatkan KPK untuk melacak para menteri baru di Kabinet Kerja. Namun KPK tak mempersoalkan itu karena keputusan melibatkan atau tidak melibatkan KPK dalam memilih menteri merupakan bagiand ari hak prerogatif presiden.

Meski demikian, Indriyanto mengimbau lima menteri baru Kabinet Kerja dapat melaporkan atau memperbarui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) mereka. (Baca: Pramono Anung Terakhir Lapor Harta Kekayaan 13 Tahun Lalu)

Sebelumnya saat merekrut 34 menteri Kabinet Kerja pada Oktober 2014, Presiden Jokowi melibatkan KPK, Badan Pemeriksa Keuangan, sampai Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melacak para kandidat menteri.

Dalam laporan yang disampaikan KPK kala itu, para calon menteri dibagi menjadi tiga kelompok yakni merah, kuning, dan hijau. Calon menteri yang mendapat nilai merah terindikasi terjerat perkara karena diduga memiliki aliran dana mencurigakan.

Lima menteri baru dalam Kabinet Kerja saat ini ialah Pramono Anung yang menggantikan Andi Widjajanto sebagai Sekretaris Kabinet, Luhut Binsar Pandjaitan yag menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Rizal Ramli yang menjabat Menko Kemaritiman menggantikan Indroyono Soesilo, Darmin Nasution selaku Menko Perekonomian menggantikan Sofyan Djalil yang digeser menjadi Kepala Bappenas, dan Thomas T Lembong yang menjabat Menteri Perdagangan menggantikan Rachmat Gobel. (agk)