Djarot Tak Sepakati Rencana Ahok Buka Balai Kota untuk Umum

Jakarta, CNN Indonesia -- Wacana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membuka Balai Kota Jakarta untuk masyarakat umum ternyata tidak disepakati oleh Wakil Gubernur DKI, Djarot Saiful Hidayat.

Awalnya, Ahok, sapaan akrab Basuki berencana akan membuka Balai Kota agar dapat dikunjungi masyarakat umum pada hari Sabtu dan Minggu. Ia ingin masyarakat bisa menghabiskan akhir pekannya di tempat sehari-hari ia melakukan pekerjaannya.

Tidak hanya itu, Ahok juga berencana akan mengizinkan para pedagang kaki lima (PKL) berjualan di halaman Balai Kota.

"Tapi rakyat juga harus tahu diri, tahu aturan. Kan lumayan kalau di sini mereka bisa jualan, duduk-duduk melihat Monas dari sini, makanya saya ingin buka Balai Kota," kata Ahok, saat ditemui di Balai Kota, Senin (17/8).

Bahkan, mantan Bupati Belitung Timur itu mengaku akan membuka ruang kerjanya agar masyarakat bisa melihat dan mengetahui ruang kerja gubernurnya.

Pilihan Redaksi Ahok Minta Petugas Kebersihan Honorer Lawan Mandor Pemeras Ahok Akui Ada Satpol PP Bertingkah Seperti Mafia Ahok: Tak Perlu Lagi Berdebat, Urus IMB dan Makam Cuma Sehari Ahok: Ragunan Banyak Proyek Abal-abal, Saya Punya Fotonya

Menanggapi wacana Ahok tersebut, Djarot mengaku setuju, sebab Balai Kota merupakan salah satu situs sejarah di Jakarta. Namun, rencana itu tidak sepenuhnya diamini oleh Djarot.

"Ada beberapa ruangan yang memang harus terbuka dan ada beberapa ruangan yang tidak boleh dimasuki terutama ruang kerja. Kalau untuk fasilitas silahkan saja," kata Djarot saat ditemui di Balai Kota, Selasa (18/8)

Di sisi lain, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan wacana Ahok itu memang otoritas gubernur. Ia juga menilai hal tersebut baik dan sah saja.

Namun, Prasetio menyarankan jika Balai Kota benar-benar bisa dijunjungi masyarakat umum secara bebas, ia memperingatkan agar pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dapat lebih waspada.

"Kalau masyarakatnya yang tanda kutip, yang namanya gubernur kan pejabat publik harus dilindungi. Jadi harus lebih waspada," ujar Prasetio di Gedung DPRD DKI, Selasa (18/8). (meg)