DPR: Terlalu Dini Persoalkan Pembangunan Kompleks Parlemen

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Taufik Kurniawan mengatakan rencana penataan kawasan parlemen tetap dilakukan meski masih menimbulkan pro dan kontra. Taufik menilai, rencana penataan itu sudah sesuai dengan mekanisme undang-undang dan pembahasan anggaran pendapatan dan belanja negara.

Penolakan Jokowi untuk menandatangani prasasti pembangunan hanya dianggap sebagai persoalan teknis dan tidak mengganggu rencana penataan kawasan.

Pilihan Redaksi DPR Sayembarakan Desain Kompleks Parlemen Berhadiah 300 Juta DPR Belum Taksir Biaya Proyek Gedung Baru FITRA Minta Sayembara 300 Juta Desain Kompleks DPR Dibatalkan

Menurut Taufik, DPR tetap akan penataan kompleks parlemen itu dengan pemerintah agar anggarannya bisa disetujui.

"Kami sepakat, bahwa apapun harus transparan dan akuntabel, itu yang paling penting," ujar Taufik saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8).

Untuk mewujudkan rencana pembangunan, Taufik mengaku akan menggelar rapat pleno untuk membahas keberlanjutan rencana pembangunan.

DPR saat ini akan melakukan pembahasan rencana pertanggungjawaban APBN tahun 2015 dengan Menteri Keuangan dan dilanjutkan dengan jawaban daru fraksi-fraksi, belum masuk pada pembahasan RUU APBN 2016.

"Jadi terlalu awal untuk mengatakan setuju atau tidak setuju," ujar Taufik.

Politisi Partai Amanat Nasional itu mengatakan rancangan kasar kisaran dana yang dibutuhkan dalam proyek tujuh tahap itu sudah dipetakan oleh Badan Anggaran dan Badan Urusan Rumah Tangga DPR. "Itu baru digambarkan, belum dibahas terperinci," katanya. (sur)