Jet Tempur Malaysia Masuk Ambalat, Jokowi Diminta Pakai Drone
Aulia Bintang Pratama | CNN Indonesia
Rabu, 17 Jun 2015 11:21 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Dewan Perwakilan Rakyat mendukung langkah Tentara Nasional Indonesia untuk memperkuat penjagaan keamanan di wilayah perbatasan, termasuk Blok Ambalat di Selat Makassar yang telah berkali-kali diterobos oleh jet tempur Malaysia. (Baca: TNI Geram, Pesawat Tempur Malaysia Masuk Ambalat 9 Kali)
DPR pun meminta Presiden Jokowi untuk segera merealisasikan program pengadaan drone atau pesawat tanpa awak untuk melindungi seluruh wilayah Indonesia. Lembaga legislatif itu menyatakan sepakat dengan rencana Jokowi menggunakan drone.
“Pak Jokowi punya program drone, dan DPR RI akan setuju dengan setiap program pengamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sistem drone juga masuk program pengamanan itu,” kata Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6).
Perseteruan Indonesia-Malaysia di perbatasan, menurut Taufik, merupakan hal klasik yang kerap berulang. “Maka silakan Kementerian Pertahanan, Panglima TNI, maupun parat untuk memperkuat pertahanan,” kata dia.
Di sisi lain, DPR meminta pemerintah Jokowi untuk memperhatikan kemungkinan kesenjangan yang dialami prajurit TNI di perbatasan. Taufik meminta seluruh tentara yang ditugaskan di perbatasan disejahterakan demi menunjang kerja berat mereka.
“Presiden sudah meninjau sendiri kesenjangan di wilayah perbatasan. Maka sejahterakan prajurit di tapal batas kita,” ujar Taufik.
Secara terpisah, TNI menyatakan khawatir Blok Ambalat akan mengalami nasib serupa dengan Pulau Sipadan dan Ligitan yang lepas dari RI dan jatuh ke tangan Malaysia.
“Jika pemerintah tak melayangkan nota protes ke Malaysia, maka bisa terjadi seperti Sipadan dan Ligitan. Alasan Malaysia (dalam kasus Sipadan dan Ligitan) adalah karena mereka melintasi wilayah tersebut dan kita biarkan,” kata Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Mayor Jenderal Fuad Basya kepada CNN Indonesia, Selasa malam (16/6). (Baca juga: Kemlu RI Sudah 7 Kali Kirim Nota Protes ke Malaysia)
Ambalat menjadi wilayah sengketa Indonesia dan Malaysia sejak 1960-an. Puncak perseteruan terjadi pada 2002 ketika Mahkamah Internasional memenangkan Malaysia atas sengketa kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan yang berada di Blok Ambalat.
Blok Laut Ambalat memiliki luas wilayah sekitar 15 kilometer persegi dan terletak di Laut Sulawesi atau Selat Makassar, dekat perbatasan antara Sabah, Malaysia, dengan Kalimantan Timur. Blok Ambalat menyimpan kekayaan tambang bawah laut, utamanya minyak, meski tidak semua wilayah di blok ini kaya akan minyak mentah.
Saat ini untuk mencegah jet tempur Malaysia kembali memasuki Ambalat, TNI Angkatan Laut dan Angkatan Udara menggelar Operasi Sakti di wilayah itu. Mereka menurunkan alat utama sistem persenjataan mereka seperti tiga kapal perang (KRI), dua pesawat Sukhoi Su-27 dan Su-30, dan tiga jet tempur F-16 Fighting Falcon.
Baca juga: Menlu Kumpulkan Informasi Pelanggaran Udara Malaysia di RI
(agk)
DPR pun meminta Presiden Jokowi untuk segera merealisasikan program pengadaan drone atau pesawat tanpa awak untuk melindungi seluruh wilayah Indonesia. Lembaga legislatif itu menyatakan sepakat dengan rencana Jokowi menggunakan drone.
Perseteruan Indonesia-Malaysia di perbatasan, menurut Taufik, merupakan hal klasik yang kerap berulang. “Maka silakan Kementerian Pertahanan, Panglima TNI, maupun parat untuk memperkuat pertahanan,” kata dia.
Di sisi lain, DPR meminta pemerintah Jokowi untuk memperhatikan kemungkinan kesenjangan yang dialami prajurit TNI di perbatasan. Taufik meminta seluruh tentara yang ditugaskan di perbatasan disejahterakan demi menunjang kerja berat mereka.
“Presiden sudah meninjau sendiri kesenjangan di wilayah perbatasan. Maka sejahterakan prajurit di tapal batas kita,” ujar Taufik.
Secara terpisah, TNI menyatakan khawatir Blok Ambalat akan mengalami nasib serupa dengan Pulau Sipadan dan Ligitan yang lepas dari RI dan jatuh ke tangan Malaysia.
“Jika pemerintah tak melayangkan nota protes ke Malaysia, maka bisa terjadi seperti Sipadan dan Ligitan. Alasan Malaysia (dalam kasus Sipadan dan Ligitan) adalah karena mereka melintasi wilayah tersebut dan kita biarkan,” kata Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Mayor Jenderal Fuad Basya kepada CNN Indonesia, Selasa malam (16/6). (Baca juga: Kemlu RI Sudah 7 Kali Kirim Nota Protes ke Malaysia)
Ambalat menjadi wilayah sengketa Indonesia dan Malaysia sejak 1960-an. Puncak perseteruan terjadi pada 2002 ketika Mahkamah Internasional memenangkan Malaysia atas sengketa kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan yang berada di Blok Ambalat.
Blok Laut Ambalat memiliki luas wilayah sekitar 15 kilometer persegi dan terletak di Laut Sulawesi atau Selat Makassar, dekat perbatasan antara Sabah, Malaysia, dengan Kalimantan Timur. Blok Ambalat menyimpan kekayaan tambang bawah laut, utamanya minyak, meski tidak semua wilayah di blok ini kaya akan minyak mentah.
Saat ini untuk mencegah jet tempur Malaysia kembali memasuki Ambalat, TNI Angkatan Laut dan Angkatan Udara menggelar Operasi Sakti di wilayah itu. Mereka menurunkan alat utama sistem persenjataan mereka seperti tiga kapal perang (KRI), dua pesawat Sukhoi Su-27 dan Su-30, dan tiga jet tempur F-16 Fighting Falcon.
Baca juga: Menlu Kumpulkan Informasi Pelanggaran Udara Malaysia di RI
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK