DPR: Jokowi Harus Damaikan Rizal Ramli dan JK
Christie Stefanie | CNN Indonesia
Rabu, 19 Agu 2015 11:45 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah turut menanggapi kritik yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli terhadap kebijakan pembelian pesawat Garuda Indonesia dan proyek listrik 35 ribu megawatt. Fahri menyebut, Jokowi seharusnya dapat mengkoordinir dan membagi secara jelas tugas para pembantunya.
"Jangan tampakan perbedaan di depan umum. Pasar tidak boleh membaca pemerintahnya tidak solid," ujar Fahri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (19/8).
Tak hanya itu, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan dinamika Rizal Ramli menjadi tantangan bagi Jokowi untuk menunjukkan dirinya mampu memimpin para pejabat-pejabatnya.
"Presiden bertanggung jawab untuk mendamaikan ini," ujarnya.
Kritik Rizal Ramli berbuntut panjang sebab Wakil Presiden Jusuf Kalla sampai memintanya untuk mempelajari konteks terlebih dahulu sebelum mengkritisi sesuatu. Tak tinggal diam, Rizal Ramli malah menantang Kalla untuk berdiskusi di depan umum.
Kalla meminta menteri yang baru dilantik seminggu lebih ini untuk lebih berhati-hati dalam berkomentar. Kalla lantas menjelaskan panjang lebar kebutuhan listrik untuk kemajuan industri.
Menurut Kalla, pandangan Rizal yang menyebut proyek 35 ribu megawatt sebagai proyek ambisius justru mengurangi kewibawaan Presiden. “Berarti memandang kurang pantas Pak Jokowi kalau begitu,” ujar Kalla.
Rizal Ramli, yang pernah menjabat Menteri Koordiantor Bidang Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid, ini juga mengaku telah menggagas pembatalan rencana pembelian pesawat Airbus 350 oleh Garuda Indonesia. Menurutnya, rute internasional yang akan diterbangi Garuda tak menguntungkan.
Rizal membandingkan dengan Singapore Airlines, yang memiliki penerbangan ke Amerika Serikat dan Eropa, mencatatkan kinerja keuangan yang kurang baik. Ditambah lagi, rute internasional Garuda ke Eropa hanya memiliki tingkat keterisian penumpang sebesar 30 persen. Rizal meminta Garuda fokus menguasai bisnis penerbangan domestik dan regional Asia.
Rizal Ramli menjalani tugas sebagai Menko Maritim yang membawahi empat kementerian yaitu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Pariwisata. Fungsi Menko Maritim di antaranya adalah koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang maritim; serta penguatan kebijakan negara maritim. (rdk)
"Jangan tampakan perbedaan di depan umum. Pasar tidak boleh membaca pemerintahnya tidak solid," ujar Fahri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (19/8).
Tak hanya itu, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan dinamika Rizal Ramli menjadi tantangan bagi Jokowi untuk menunjukkan dirinya mampu memimpin para pejabat-pejabatnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kritik Rizal Ramli berbuntut panjang sebab Wakil Presiden Jusuf Kalla sampai memintanya untuk mempelajari konteks terlebih dahulu sebelum mengkritisi sesuatu. Tak tinggal diam, Rizal Ramli malah menantang Kalla untuk berdiskusi di depan umum.
Menurut Kalla, pandangan Rizal yang menyebut proyek 35 ribu megawatt sebagai proyek ambisius justru mengurangi kewibawaan Presiden. “Berarti memandang kurang pantas Pak Jokowi kalau begitu,” ujar Kalla.
Rizal Ramli, yang pernah menjabat Menteri Koordiantor Bidang Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid, ini juga mengaku telah menggagas pembatalan rencana pembelian pesawat Airbus 350 oleh Garuda Indonesia. Menurutnya, rute internasional yang akan diterbangi Garuda tak menguntungkan.
Rizal membandingkan dengan Singapore Airlines, yang memiliki penerbangan ke Amerika Serikat dan Eropa, mencatatkan kinerja keuangan yang kurang baik. Ditambah lagi, rute internasional Garuda ke Eropa hanya memiliki tingkat keterisian penumpang sebesar 30 persen. Rizal meminta Garuda fokus menguasai bisnis penerbangan domestik dan regional Asia.
Rizal Ramli menjalani tugas sebagai Menko Maritim yang membawahi empat kementerian yaitu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Pariwisata. Fungsi Menko Maritim di antaranya adalah koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang maritim; serta penguatan kebijakan negara maritim. (rdk)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK