Pramono dan Puan Sepakat Kritik Menteri Sebaiknya Tak Diumbar

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung berpandangan bahwa kritik para menteri seharusnya disampaikan secara internal, baik dalam rapat maupun secara langsung kepada yang bersangkutan.

Pandangan tersebut disampaikan menyusul kritik yang dilontarkan oleh Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli ke publik yang menyebutkan bahwa proyek pembangunan listrik 35 ribu megawatt sebagai proyek ambisius. (Lihat Juga: Beda Menteri, Beda Gaya Bicara Kabinet Kerja)

Pilihan Redaksi NasDem Minta Rizal Ramli Fokus Pada Pekerjaan Jusuf Kalla Akan Panggil Rizal Ramli Respons Teguran Jokowi, Rizal Ramli Bicara Via Adhie Massardi Beda Menteri, Beda Gaya Bicara Kabinet Kerja

Puan menilai, Rizal mengkritik Wakil Presiden Jusuf Kalla dan sesama menteri dengan sangat terbuka. Ia berharap, apa yang dianggap Rizal tidak sesuai sebaiknya dibicarakan secara internal, alih-alih dilakukan di depan publik. (Baca Juga: Istana Wapres Minta Rizal Ramli Bersikap Layaknya Menteri)

"Jadi saya rasa pasti akan dilakukan satu koordinasi yang lebih baik. Lagipula secara struktur setelah presiden ada wakil presiden, lalu menteri koordinator," ujar Puan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (19/8). (Baca Juga: FOKUS Kontroversi "Tantangan" Rizal Ramli)

Puan menyebutkan, seharusnya arah koordinasi dilakukan dari atas ke bawah dan bawah ke atas. Dalam pemerintah, dari kementerian/lembaga kepada menteri koordinator, sehingga nantinya bisa memiliki persamaan visi dan misi serta sinergi yang berkaitan dengan program ke depan.

"Saya berharap ke depan tidak lagi seperti ini," kata dia.

Senada dengan Puan, Pramono menilai jika ada kegaduhan sebaiknya disembunyikan.

"Kalau kegaduhan supaya enggak gaduh disembunyikan, diheningkan," ujar dia.

Pram menekankan, semua persoalan lebih baik dibahas dalam meja rapat, alih-alih mengungkapnya ke publik.

"Jadi meja rapatlah yang jadi tempat untuk berbeda," kata dia.

Pram lantas mencontohkan ketika ada perbedaan pendapat antara Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama soal proyek Light Rail Transit (LRT). Perbedaan pendapat itu akhirnya diselesaikan di meja rapat.

"Perbedaan yang diselesaikan di meja rapat itu bagus dan akan ditradisikan," ujar dia.

(utd)