Hanya Puan Menteri Koordinator yang Selamat dari Reshuffle

Jakarta, CNN Indonesia -- Wacana perombakan Kabinet Kerja besutan Presiden Joko Widodo akhirnya direalisasikan hari ini, Rabu (12/8), setelah hanya menjadi bola panas sejak beberapa bulan terakhir. Ada lima menteri yang dicopot dan terpental dari Kabinet Kerja meski belum genap satu tahun mereka bekerja, dan satu menteri digeser ke posisi baru.

Tiga dari lima menteri yang terpaksa meninggalkan kursinya itu menjabat Menteri Koordinator, mereka adalah Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno; Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil; dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo.

Tapi ada satu Menteri Koordiantor yang tak kehilangan jabatan, dia adalah Puan Maharani yang diberi posisi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Saat diumumkan pertama kali sebagai Menko PMK, Puan sudah menampik anggapan bahwa jabatan itu dia dapat lantaran menyandang status sebagai putri Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Jabatan sebagai Menko yang membawahi sejumlah kementerian memang terkesan wah. Hanya mereka yang memiliki kemampuan dan kapasitas yang layak menempati posisi itu. Bagi Jokowi, Puan adalah panglima politik yang pantas menduduki posisi strategis sebagai Menko.

Pilihan Redaksi PDIP Anggap Idealnya Dapat Delapan Kursi Menteri Kisah Mantan Menteri Tedjo yang Disorot Karena Kontroversial Usai Dilantik Jadi Seskab, Pram Cium Tangan Megawati Reshuffle Kabinet Jokowi Menggema di Twitter

“Puan Maharani. Kita tahu Ibu Puan politisi, kaya pengalaman, panglima politik tahun 2014. Selain itu, pengalaman dalam kegiatan sosial dan rakyat kecil,” kata Jokowi saat memanggil nama Puan untuk didapuk sebagai Menko, 26 Oktober 2014.

(Baca: Survei: Soal Reshuffle Puan Layak Diganti dan Susi Favorit)

Puan memang menjabat sebagai Ketua Badan Pemenengan Pemilu (Bappilu) PDIP dalam gelaran pemilihan presiden (pilpres) tahun 2014. Sehingga ketika PDIP sukses mengantarkan Jokowi dan Jusuf Kalla ke posisi tertinggi pemerintahan, hal itu juga dianggap sebagai kesuksesan Puan, cucu Proklamator Kemerdekaan Indonesia sekaligus Presiden pertama Soekarno.

Untuk itu Puan menolak disebut sebagai titipan ibunya di pemerintahan. “Kami harus melihat kinerja yang alhamdulillah sudah saya lakukan di parpol. Posisi saya tentu saja bukan hanya karena keluarga atau anak Ketum PDIP,” kata Puan sesaat setelah Kabinet Kerja diumumkan, 26 Oktober 2014.

Setelah dilantik dan rutinitas pemerintahan sudah berjalan, nama Puan kembali menjadi sorotan ketika Megawati menunjuk dirinya masuk jajaran pengurus utama partai. Puan menduduki posisi Ketua DPP Bidang Politik dan Keamanan PDIP, April 2015. Padahal sejak jauh hari, Jokowi menegaskan bahwa seluruh pembantunya di kabinet dilarang merangkap jabatan di partai politik.

Tetapi larangan rangkap jabatan tak berlaku bagi Puan. Dia mengaku sudah berkoordinasi dengan Jokowi dan disetujui. Apalagi, setelah dilantik sebagai Ketua DPP PDIP, Puan menyebut dirinya langsung dinonaktifkan dari posisi itu.

(Baca: Bongkar Pasang Menteri Jokowi)

Dalam pengumum reshuffle kabinet hari ini, Jokowi tidak menjelaskan alasan pencopotan dan pergantian menteri. Padahal sejak awal, pemerintah dan partai politik pengusungnya mengatakan bahwa perombakan kabinet dilakukan setelah melakukan penilaian dan evaluasi kinerja.

Hal ini terbukti dari pencopotan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno yang mendapat sorotan kuat dari publik  lantaran pernyataan yang kontroversial.

Puan Maharani ketika dikonfirmasi mengatakan, dirinya berharap bisa membantu pemerintahan dengan kapasitas dan kapabilitas yang dia miliki. Namun dia enggan mengomentari mengenai keputusan Jokowi yang tidak mengganti dirinya sementara tiga menteri koordinator lainnya dicopot dari jabatan.

"Tanya presiden. Silakan saja," ujar Puan di Jakarta hari ini.

Dari hasil survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) terungkap, Puan Maharani mendapatkan persentase paling banyak sebagai menteri yang perlu di-reshuffle, yaitu 59,6 persen. Para pekerja profesional di kawasan Sudirman, Kuningan, dan MH Thamrin, Jakarta yang disurvei menyebut, Puan tidak memiliki terobosan dan kebijakan yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Padahal dia Menko,” kata Juru Bicara Kedai Kopi, Hendri Satrio, 21 Juni lalu.

Saat ini, publik masih menanti penjelasan Jokowi tentang alasan keenam menteri tersebut di-reshuffle. Sehingga publik bisa menilai seberapa transparan pemerintahan Jokowi dan apakah penilaian publik selama ini dijadikan pertimbangan pemerintah dalam melakukan perombakan. (rdk/rdk)