Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Syarif menyayangkan adanya bentrokan yang terjadi antara warga dengan aparat di Kampung Pulo saat proses penggusuran berlangsung. Bahkan ia mengutuk tindakan aparat yang melakukan kekerasan.
"Kami mengutuk aparat. Kenapa tidak bisa melakukan penggusuran dengan cara baik-baik," ujar Syarif saat ditemui di gedung DPRD DKI, Kamis (20/8).
Dengan adanya kericuhan di setiap penggusuran yang berlangsung di Jakarta, Syarif menganggap Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tidak memiliki metode penyelesaian konflik yang baik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Syarif memang tak menampik jika setiap kericuhan yang terjadi saat penggusuran, termasuk di Kampung Pulo, disebabkan warga melakukan perlawanan terhadap aparat. Namun, ia menyarankan jika warga melawan, aparat pun harus mundur.
"Saya sih menyarankan mundur saja. Ini kan masih bernegosiasi. Warga sendiri kok mau dilawan," ujar Syarif.
Kendati berkedudukan sebagai wakil rakyat DKI Jakarta, Syarif menyatakan keraguannya datang ke Kampung Pulo untuk melihat kondisi di sana. Dia beralasan, DPRD DKI belum mendapat pengaduan terkait penggusuran tersebut.
"Saya mau datang ke sana tapi warga belum pernah mengadu atau kirim surat ke kita. Kalau ke sana nanti takut disangka provokator," ujar Syarif kepada rekannya, Hamidi, saat menonton siaran televisi langsung yang menayangkan proses penggusuran warga Kampung Pulo di gedung DPRD DKI.
Saat menonton siaran televisi tersebut, Syarif dan Hamidi pun terlihat beberapa kali menggelengkan kepala dan memperlihatkan respons yang menyayangkan terjadinya bentrokan warga dengan Satpol PP.
"Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama anggap kericuhan di Kampung Pulo itu wajar," kata anggota Komisi A Hamidi, membaca running teks yang tertera di televisi.
Setelah membaca teks tersebut, Hamidi pun berkomentar, "Pemimpin kita kok tidak ada sensitivitasnya ya. Bagaimana pun, mereka kan anak-anak kita," ujar Hamidi.
BACA FOKUS:
Rusuh Penggusuran Kampung Pulo (hel)