Warga Kampung Pulo Diimbau Terima Tawaran Pemprov DKI
Eky Wahyudi | CNN Indonesia
Kamis, 20 Agu 2015 13:10 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Tito Karnavian mengimbau warga yang tinggal di Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur menerima tawaran pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk tinggal di rumah susun.
Tito mengatakan kerusuhan yang terjadi disebabkan adanya warga yang menginginkan adanya ganti rugi terhadap tanah yang digusur. Padahal, tanah tersebut merupakan milik negara. Tito mengatakan seandainya pemerintah mengganti rugi maka akan terkena tindak pidana korupsi karena memberikan uang negara kepada pribadi yang tidak berhak.
"Penertiban harus dilakukan, jangan paksa pemerintah melanggar hukum terkena tindak pidana korupsi. Kami harap warga Kampung Pulo manfaatkan betul tawaran pemerintah daerah Jakarta," kata Tito, di Polda Metro Jaya, pada Kamis (20/8).
Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah mengatakan penggusuran dilakukan untuk program penanganan banjir dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Pusat. Pemprov (Pemerintah Provinsi) DKI Jakarta berkewajiban untuk mengamankan program tersebut. Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan 1.000 unit rumah susun tidak jauh dari lokasi penggusuran.
"Mereka ingin diganti rugi, Pemprov Jakarta tidak bisa bayar karena itu tanah negara. Kompensasinya kami menyiapkan rumah susun seribu unit tidak jauh dari situ. Dari 972 Kepala Keluarga (KK), 100 lebih sudah ambil undian, 200-an sudah ambil kunci," kata Saefullah, ketika ditemui di Polda Metro Jaya.
Dirinya mengatakan sebelumnya Pemprov DKI Jakarta melakukan penggusuran 14 ruko sejajar dipinggir Sungai Ciliwung. Menurutnya, penggusuran tersebut berdampak positif. Terkait penggusuran hari ini, Saefullah juga mengatakan sosialisasi sudah dilakukan sejak jauh-jauh hari.
"Sosialisasi sudah dilakukan jauh-jauh hari, kami sudah instruksikan Wali Kota Jakarta Timur setahun lalu untuk lakukan sosialisasi," ujarnya.
Penggusuran dilakukan untuk normalisasi Sungai Ciliwung. Nantinya aliran dari Sungai Ciliwung akan dialihkan melalui sodetan ke Banjir Kanal Timur (BKT) sehingga mengurangi volume air ketika musim hujan. Diharapkan, normalisasi Sungai Ciliwung ini dapat mengatasi banjir yang setiap tahun melanda Jakarta.
BACA FOKUS: Rusuh Penggusuran Kampung Pulo (hel)
Tito mengatakan kerusuhan yang terjadi disebabkan adanya warga yang menginginkan adanya ganti rugi terhadap tanah yang digusur. Padahal, tanah tersebut merupakan milik negara. Tito mengatakan seandainya pemerintah mengganti rugi maka akan terkena tindak pidana korupsi karena memberikan uang negara kepada pribadi yang tidak berhak.
"Penertiban harus dilakukan, jangan paksa pemerintah melanggar hukum terkena tindak pidana korupsi. Kami harap warga Kampung Pulo manfaatkan betul tawaran pemerintah daerah Jakarta," kata Tito, di Polda Metro Jaya, pada Kamis (20/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Mereka ingin diganti rugi, Pemprov Jakarta tidak bisa bayar karena itu tanah negara. Kompensasinya kami menyiapkan rumah susun seribu unit tidak jauh dari situ. Dari 972 Kepala Keluarga (KK), 100 lebih sudah ambil undian, 200-an sudah ambil kunci," kata Saefullah, ketika ditemui di Polda Metro Jaya.
"Sosialisasi sudah dilakukan jauh-jauh hari, kami sudah instruksikan Wali Kota Jakarta Timur setahun lalu untuk lakukan sosialisasi," ujarnya.
Penggusuran dilakukan untuk normalisasi Sungai Ciliwung. Nantinya aliran dari Sungai Ciliwung akan dialihkan melalui sodetan ke Banjir Kanal Timur (BKT) sehingga mengurangi volume air ketika musim hujan. Diharapkan, normalisasi Sungai Ciliwung ini dapat mengatasi banjir yang setiap tahun melanda Jakarta.
BACA FOKUS: Rusuh Penggusuran Kampung Pulo (hel)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK