Wiranto: Beda Pendapat Elite Tak Harus Dikonsumsi Publik

Gilang Fauzi | CNN Indonesia
Jumat, 21 Agu 2015 09:58 WIB
Ketua Umum Partai Hanura ini menilai perdebatan antara Menko Kemaritiman dengan Wakil Presiden dapat menimbulkan diskursus yang tidak perlu.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Rizal Ramli menjawab pertanyaan wartawan saat mendatangi Gedung KPK, Jakarta, Senin (22/12). Rizal Ramli mendatangi KPK untuk diperiksa sebagai saksi untuk lanjutan penyelidikan kasus dugaan korupsi terkait penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) penyelesaian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)
Jakarta, CNN Indonesia -- Meski debat publik antara Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli dinilai sebagai buruknya komunikasi di dalam pemerintahan, ternyata Ketua Umum Partai Hanura, Wiranto, melihat sebagai bentuk komunikasi yang wajar.

Wiranto menilai, perbedaan pendapat merupakan sesuatu yang perlu dilakukan untuk memperkaya pertimbangan sebelum mengambil keputusan.

Namun mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan itu tetap menekankan seharusnya perbedaan pendapat antar-elite tidak dilakukan di ranah yang menjadi konsumsi publik.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Seyogyanya itu tidak dilemparkan ke media. Sebab kemudian akan menimbulkan diskursus yang tidak perlu. Menghabiskan energi kita," ujar Wiranto saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, kemarin, Kamis (20/8).

Menurut Wiranto, perbedaan pendapat sebaiknya didiskusikan dalam sidang kabinet agar kemudian terjadi komunikasi internal antara jajaran menteri dengan kepala pemerintahan. Mekanisme itu merupakan penyelesaian internal pemerintah yang ideal.

"Setiap saat menteri bisa menghadap presiden atau wakil presiden. Diskusikanlah di situ hal-hal yang sekiranya tidak pas," ujarnya.

Walau baru saja dilantik sebagai menteri, Rizal Ramli telah menghangatkan suasana politik lingkaran Istana.

Hal itu dimulainya saat melontarkan keritik soal program pemerintah yang dinilainya tidak realistis, antara lain menyangkut pembangunan mega proyek listrik 35 ribu megawatt dan pembatalan rencana pembelian pesawat Airbus 350 oleh Garuda Indonesia. (meg)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER