Jakarta, CNN Indonesia -- Polri ikut mengawasi penyaluran dana ratusan triliun dari pusat ke daerah. Mekanisme pengawasan mulai dibahas bersama instansi lain yang ikut mengawasi.
Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Budi Waseso mengatakan, mekanisme pengawasan saat ini masih dibicarakan lebih mendalam bersama Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta lembaga pengawas lain.
Polri sendiri menurut Budi berharap mekanisme pengawasan nanti lebih fokus pada upaya pencegahan dibandingkan penindakan. Ini sesuai dengan tujuannya tim pengawasan yakni untuk mencegah adanya penyelewenangan saat penyaluran dana dilakukan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kok senangnya penindakan, ya pencegahan lah," ," kata Budi saat ditemui di Mabes Polri, Jumat (21/8)..
Pengawasan dini sudah mulai dilakukan oleh Bareskrim Polri, per item yang ada di dalamnya akan diawasi. Budi mengungkapkan anak buahnya akan bekerja dari hulu hingga ke hilirnya.
Menurut jenderal bintang tiga tersebut, semua pihak dari hulu ke hilir berpotensi untuk melakukan pidana. Oleh sebab itulah pengawasan dari awal harus dilakukan.
"Hulunya yang bertanggung jawab siapa yang jalan ke hilir. Semua kembali ke individunya, semua berpotensi (melakukan tindak pidana)," kata Budi.
Budi menegaskan bahwa potensi, berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi bisa masuk dalam ranah pidana.
Namun begitu, Budi memastikan bahwa apa yang nanti dilakukan utamanya adalah mengembalikan kerugian yang dialami oleh negara.
(sur)