Fokus Kerja, Fraksi Demokrat Tolak Gedung Baru DPR

Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Demokrat menilai masih ada hal lain yang seharusnya diprioritaskan para anggota dewan dibandingkan dengan perealisasian penataan kompleks parlemen. Juru Bicara Partai Demokrat Didi Irawadi mengatakan para anggota dewan seharusnya memprioritaskan kinerja legislasi terlebih dahulu.

"Ada prioritas lain. Jadi apa enggak ada jalan lain selain membangun gedung yang besar?" ujar Didi di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (22/8).

Oleh sebab itu, Didi mengatakan seharusnya para anggota dewan lebih sering berada di ruang-ruang rapat komisi atau fraksi dari pada di ruangan pribadi untuk memaksimalkan kinerja dewan. Anggota DPR periode 2009-2014 ini mengatakan memang pada dasarnya anggota dewan tidak akan berada di ruangannya sepanjang hari.

Oleh sebab itu, Didi berharap agar 560 anggota dewan saat ini menunjukkan sikap kenegarawanannya untuk memprioritaskan kepentingan publik terlebih dahulu, terutama di tengah situasi perekonomian Indonesia yang belum membaik.

Pilihan Redaksi Pembangunan Gedung DPR Buat Rakyat 'Naik Darah' Tarik Ulur Pembangunan Gedung Baru DPR Jokowi Perlu Tegaskan Penolakan Pembangunan Kompleks DPR Fadli Zon Bandingkan Proyek DPR dengan Pesawat Presiden

"Banyak hadiri rapat. Buat banyak legislasi dalam rapat. Jadi ruangan itu bukan prioritas utama," ucapnya.

Rencana pembangunan gedung baru DPR bukan hal yang baru. Pada era kepemimpinan Marzuki Alie, rencana ini muncul dan turut mendapat penolakan luar biasa dari masyarakat. Tahun 2010 lalu, DPR menganggarkan Rp 1,6 triliun untuk membangun gedung baru dengan luas bangunan 157 ribu meter persegi.

Lihat juga: Jokowi Benteng Terakhir Gagalkan Pembangunan Gedung DPR

Namun, Marzuki Alie saat itu mengatakan DPR tidak boleh dilengkapi fasilitas berlebihan demi reformasi kinerja DPR. Saat itu, DPR pun mengupayakan penghematan dengan menganggarkan Rp 800 miliar demi pembangunan gedung baru.

 Dengan anggaran awal RP 1,6 triliun, setiap meter perseginya untuk gedung baru DPR saat itu senilai Rp 10 juta. Marzuki menilai Rp 5 juta per meter perseginya cukup untuk pembangunan gedung baru DPR. (pit)