Fadli Zon Bandingkan Proyek DPR dengan Pesawat Presiden

Gilang Fauzi | CNN Indonesia
Sabtu, 22 Agu 2015 09:03 WIB
DPR masih berkeras jika gedung baru diperlukan dan menjamintidak akan memakan biaya lebih dari harga pesawat kepresidenan.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon membandingkan kisaran biaya rencana proyek penataan kawasan kompleks parlemen dengan pesawat kepresidenan Republik Indonesia.

Menurut Fadli, harga pesawat itu tidak jauh berbeda dengan angka Rp 1,5 triliun yang menjadi taksiran biaya penataan kompleks parlemen.

"Coba tanya (pemerintah) berapa harga beli pesawat presiden. Lebih dari Rp 1 triliun lebih katanya. Nah harga satu pesawat dengan penataan kawasan legislatif, itu saja imbangannya," ujar Fadli di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (21/8).
Meski demikian, Fadli menegaskan taksiran biaya Rp 1,5 triliun untuk penataan kompleks dalam tujuh tahap itu baru sebatas gambaran kisaran. Urusan biaya, ujar Fadli, belum menjadi kesepakatan bersama.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Itu baru wacana saja. Belum ada penetapan biaya," ujar Fadli.

Pimpinan DPR Taufik Kurniawan sebelumnya enggan berandai-berandai terkait anggaran proyek pembangunan penataan kawasan parlemen. Dia memilih untuk menunggu proses pembahasan yang ada di badan anggaran (banggar), karena sampai saat ini belum ada pembahasan disana.

"Bahwasanya kepastian dialokasikan seperti apa, baru kita menunggu proses yang ada di banggar," ujar Taufik.

Politisi Partai Amanat Nasional itu mengatakan saat ini tahapan baru sampai pandangan umum mengenai nota keuangan dan belum memasuki tahap pembahasan detail yang bersifat teknis.

Angka kisaran Rp 1,5 triliun disebut oleh Kepala Biro Humas dan Pemberitaan Sekretariat Jenderal DPR Djaka Dwi Winarko. Dia mengatakan anggaran Rp 1,5 triliun itu masih bersifat perkiraan yang berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

"Ketika kita merancang sesutu kegiatan, karena yang mengetahui ahlinya itu dari Kementerian Pekerjaan Umum, jadi angka Rp 1,6 triliun itu dari Kementerian Pekerjaan Umum," kata Djaka.

Menurut Djaka, angka tersebut masih dibahas oleh DPR bersama pemerintah. Dia juga menjelaskan hal ini sudah sesuai dengan kebutuhan, karena menurutnya kompleks yang sekarang perlu penataan dan sudah melebihi kapasitas. Terutama dengan adanya penambahan tenaga ahli di setiap anggota DPR. Sehingga fasilitas gedung diharapkan bisa lebih representatif. (pit)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER